 |
| Komite II DPD RI Bahas Rencana Kerja 2022 dengan Kemenhub. |
JAKARTA, MJNews.id – Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan menggelar rapat kerja dalam pembahasan pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI.
“Maksud dan tujuan rapat kerja ini membahas Program kerja Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja tahun 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin 24 Mei 2021.
Senator asal Papua itu menjelaskan pada tahun 2021 Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 45,6 triliun, yang semula hanya diusulkan sebesar Rp.41,3 triliun. Melalui DPD RI maupun Pemerintah berharap besar kepada Kementerian Perhubungan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Pagu Anggaran tersebut nantinya untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian Perhubungan yaitu membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), ibu kota negara baru, serta pengembangan SDM,” ujar Yorrys.
Yorrys menambahkan, program dan kegiatan Kementerian Perhubungan di tahun anggaran 2022 ini nantinya harus merupakan tolok ukur perencanaan kerja tahun 2022. Salah satunya yaitu agar memprioritaskan kegiatan pendukung program padat karya, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja dalam rangka mendorong pembangunan di daerah melalui program padat karya,” jelas Ketua Komite II DPD RI ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan ini sangatlah strategis, tugas dan tanggung jawab dengan Dinas Perhubungan bisa sepaham dengan visi misinya Presiden Joko Widodo.
“Artinya, membuat jalan tol (tol laut) yang bisa menghubungi Sabang sampai Merauke,” tuturnya.
Di sisi lain, sambung senator asal Aceh ini, Kementerian Perhubungan mempunyai kekurangan. Dimana Kementerian Perhubungan masih kurang memperhatikan diluar Jawa, tetapi kalau mendalami anggaran yang ada sangatlah kecil untuk diluar Pulau Jawa. “Oleh karena itu mohon sangat kedepan perencanaan itu betul-betul bisa terpasis juga di daerah-daerah, karena bila Kementerian Perhubungan bisa melakukan misi ini dengan baik, saya kira banyak masalah didaerah bisa selesai,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengapresiasi kepada Kementerian Laut yang sudah meresmikan Mercu suar yang ada di Kalimantan Utara. “Saya berharap dijajaran lain juga dapat melakukan padat karya yang sama dengan kegiatan-kegiatan seperti Dirjen perhubungan laut ini,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KementerianPerhubungan Djoko Sasono menjelaskan berdasarkan Surat Menkeu No S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Perhubungan semula dengan pagu awal sebesar Rp.45,66 triliun di-refocusing sebesar Rp.12,44 triliun, sehingga pagu total untuk Kementerian Perhubungan tahun 2021 menjadi Rp.33,22 triliun. “Hal ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran pada tiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan sampai dengan saat ini perkembangan pagu Kementerian Perhubungan TA 2021 setelah refocusing adalah sebesar Rp.33,98 triliun, dengan penambahan pagu dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), saldo awal Belanja Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran tambahan BA BUN.
“Berdasarkan data posisi pada tanggal 21 Mei 2021, dapat Kami laporkan bahwasanya Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 24,5 persen anggaran, atau sebesar Rp.8,33 triliun, dari total keseluruhan sejumlah Rp.33,98 triliun,” terang Djoko.
(rls dpd)
