 |
| Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat PUPR. |
JAKARTA, MJNews.ID – Komite IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait dengan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Sistem Informasi Pelayanan Tata Ruang Kota (siPetruk), Selasa 22 Juni 2021, dilaksanakan secara virtual.
Dalam pembukaannya Ketua Komite IV Sukiryanto mengatakan bahwa dengan adanya pendemi Covid-19 pemerintah mengambil langkah pembatasan ekonomi sosial yang berdampak pada perekonomian dan konsumsi rumah tangga. Tetapi di sisi lain pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kembali ekonomi nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Masyarakat mengalami tekanan yang luar biasa saat ini, untuk menanggulangi tekanan tersebut pemerintah membuat Program Ekonomi Nasional (PEN), program ini dinilai sebagai kunci untuk pemulihan perekonomian, program PEN serentak dilakukan pada lintas sektoral di kementerian/lembaga dan pemda, termasuk di dalam Kementerian PUPR, PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya.
Dalam RDP ini Sukiryanto meminta penjelasan terkait aplikasi siPetruk yang dibuat oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Aplikasi ini dapat menimbulkan implikasi dalam pelaksanaannya, sosialisasi yang terlalu singkat membuat implikasi dari aplikasi tersebut tidak terakomodir, sehingga menimbulkan banyak ekses persoalan-persoalan salah satunya tidak terakomodirnya di dalam aplikasi untuk rumah-rumah yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang siap jual sebelum siPetruk diimplementasikan .
“Yang saya pertanyakan dengan adanya beberapa implikasi dalam aplikasi siPetruk ini, apakah akan tetap di-launching pada tanggal 1 Juli nanti, karena adanya siPetruk ini menjadi balada kepada para pengembang perumahan subsidi, dengan adanya implikasi akan berpengaruh terhadap realisasi KPR Subsidi yang masuk sebagai stimulus sektor properti oleh program PEN,” tanyanya.
Dalam RDP ini hadir juga dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menjelaskan mengenai aplikasi siPetruk ini bahwa secara gambaran umum hanya berubah cara pelayanannya yang dahulu menggunakan secara manual sekarang dengan cara digital dan dapat mengurangi human error.
“Secara gambaran umum kita tidak mengubah regulasi dalam layanan, tapi caranya yang diubah, yang dulu menggunakan manual sakarang dengan cara digital, contohnya dahulu semua proses tanda tangan manual tanda tangan basah, sekarang menjadi tanda tangan digital. Sehingga dengan perubahan cara layanan ini kami sudah bisa mengubah SLA yang tadinya tiga hari menjadi tiga jam dalam hal pencairan dana dari bank ke PPDP,” jelas Arief Sabaruddin selaku Dirut PPDPP.
Sementara itu Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyampaikan bahwa tidak semua dapat dijangkau oleh aplikasi siPetruk ini dengan kondisi setiap daerah yang berbeda sehingga tidak semua bisa diakomodir.
“Tidak semua sistem dapat diakomodir oleh masyarakat jangan memaksakan dengan kondisi ekonomi yang sulit, program pemulihan ekonomi sebaiknya jangan diganggu hal yang demikian. Tidak semua dapat dijangkau oleh siPetruk, tidak semua bisa diakomodir,”lanjutnya.
Sementara itu Ajiep Padindang mengkhawatirkan aplikasi ini tidak bisa terintegrasi dan menyarankan agar aplikasi ini dibatalkan adapun hal lain yang ditanyakan terkait dana PEN untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Salah satu ciri pemerintah adalah jajarannya suka membuat aplikasi, saya khawatir aplikasi ini tidak bisa terintegrasi, dan saya menyarankan untuk dibatalkan saja dan lebih baik merancang satu sistem yang terintegrasi dan yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan aplikasi baru, hal lain yang ingin saya tanyakan saya mendapatkan informasi apakah benar ada dana di PEN, berapa besar untuk MBR dan berapa besar dari pemerintah,”ucap Senator asal Sulawesi Selatan.
Hal senada dilontarkan oleh Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh bahwa selain dana yang cukup besar untuk pembangunan perumahan MBR ada segmen lain yang lebih penting yaitu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan menyarankan agar peluncuran siPetruk ini ditunda.
“Walaupun dana yang dikeluarkan sekarang cukup besar, tapi sebenarnya dananya memang masih cukup besar, selain perumahan ada satu segmen lain yang lebih mulia yaitu masyarakat yang tidak berpenghasilan, segmen ini sangat besar di Indonesia, mengenai siPetruk saya melihat konsep ini bagus melihat ke masa depan tapi memang banyak daerah yang belum siap untuk itu, contoh masalah listrik harus diperhatikan jangan dipukul rata sehingga sebaiknya ditunda dulu,” ujar Abdullah Puteh.
Hadir juga dalam RDP ini Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heri Poerwanto dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Johan Tedja (Tim Ahli Wakil Presiden RI), Totok Lusida (Ketum DPP REI), dan Isnaini (Ketua DPD REI Kalbar).
(rls dpd)
