mjnews.id – John Kenedy Azis, Anggota Komisi VIII DPR-RI pastikan dana kemaslahatan umat atau dana haji kini sudah terkelola secara benar. Seratus persen dia yakini bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, sudah dikelola oleh sebuah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, kecuali DPR.
Soal pengelolaan dana umat tersebut diungkapkan JKA, panggilan akrab John Kenedy Azis pada acara ‘Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1442 H/2020 di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Rabu (23/12/2020).
Dia juga mengatakan, tidak satu sen pun dana haji yang dipergunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Itu tidak benar. Saya pastikan dana ummat sekarang telah dikelola dengan prinsip-prinsip syariah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH,” jelasnya, menanggapi pertanyaan salah peserta diseminasi.
John Kenedy Azis berani mengatakan demikian karena pelaporan pertanggung-jawabannya ke Komisi VIII DPR-RI. Dilaporkan secara jelas dan kontinyu. Dari laporannya dapat diketahui bagaimana pengelolaan dan penggunaannya.
Sebelumnya, di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, H. Hendri dan para calon jemaah haji 2020, John Kenedy Azis pun memaparkan berbagai kebijakan pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji, tahun ini.
John Kenedy Azis yang akrab dengan sebutan JKA menyebutkan, keputusan pemerintah membatalkan pengiriman calon jemaah haji tahun 2020 itu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang untuk sementara waktu tidak mengizinkan pelaksanaan ibadah haji karena Pandemi Covid-19.
Jadi, ulas John Kenedy Azis, alasan utama pembatalan pemberangkatan jemaah ke tanah suci adalah untuk keselamatan jemaah sendiri dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. “Mudah-mudahan, wabah Covid-19 bisa cepat teratasi dan, calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya bisa diberangkatkan pada musim haji tahun ini,” harap politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara, menyinggung soal besaran biaya haji tahun ini, putera asli Piaman itu menyampaikan bahwa belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Biasanya baru dibahas beberapa bulan sebelum pemberangkatan.
Dia mengatakan, biaya perjalanan haji belum bisa dibahas karena terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Nilai tukar mata uang tersebut bisa berubah setiap saat, bahkan setiap jam. “Jadi, pihak maskapai, hotel dan yang lainnnya, biasanya baru berani mematok harga dua atau tiga bulan menjelang pemberangkatan,” terangnya.
Namun, terlepas dari itu, mereka dari Komisi VIII, aku John Kenedy Azis, akan berusaha menekan ongkos naik haji tersebut serendah mungkin. Seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebenarnya, kata John Kenedy Azis, ongkos naik haji untuk seorang jemaah mencapai Rp70 juta. Namun, dengan adanya subsidi dari pemerintah, bisa ditekan hingga Rp35 atau Rp40 juta.
(dar/sul)
