 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Mhd Asli Chaidir. |
mjnews.id – Pemerintah diminta segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Kedepankan hati nurani untuk mengurus dan membaginya, jangan terus berkutat kepada data dan prosedural yang berbelit.
“Sampai sekarang belum juga disalurkan bantuan BLT tersebut. Sudah lebih sebulan lamanya, aparat pemerintah masih sibuk urus data warga penerima. Rapat terus, perbaiki lagi. Lantas kapan disalurkan. Jangan sampai jatuh korban, baru bantuan diberikan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Mhd Asli Chaidir, Rabu (22/4/2020) di Padang.
Asli mendukung kebijakan pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota merealokasi anggaran untuk penanganan wabah virus Corona, termasuk bantuan BLT kepada masyarakat yang terdampak, baik masyarakat miskin maupun sektor informal.
Bahkan saat rapat kerja virtual dengan jajaran Kementerian Sosial, Asli menekankan Komisi VIII DPR RI mendesak agar alokasi untuk masyarakat miskin ditambah, termasuk sektor yang terdampak wabah virus Corona. Dalam penyalurannya, harus cepat dan tepat sasaran.
“Tapi nyatanya hingga sekarang, baru akan ke akan saja dulu. Eksekusi belum ada. Padahal masyarakat yang terdampak sudah memekik. Sedangkan pemerintah belum juga menyalurkan, masih sibuk menyinkronkan data calon penerima, penyesuaian dan hal lainnya,” ujar mantan Ketua DPW PAN Sumbar dua periode ini.
Asli menyebutkan, sejak duduk di Komisi VIII DPR pada 2014 dan salah satunya bermitra dengan Kementerian Sosial (Kemensos), soal data penerima program BLT lewat Kemensos selalu simpang siur. Data berubah. Bahkan pengalaman saat dia menyalurkan bantuan sembako akhir 2019 untuk masyarakat dhuafa dan mekanismenya harus mengacu kepada data BDT (Basis Data Terpadu) yang yang kini disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada yang tepat sasaran.
“Ada warga yang berhak menerimanya, tapi karena tak terdata, terpaksa tak dapat. Sebaliknya, ada yang terdata tapi tak layak menerimanya. Ini data pemerintah yang tiap sebentar pula kami, ingatkan evaluasi terus minimal sekali enam bulan. Entah dilakukan, entah tidak, sampai sekarang, data tersebut masih memunculkan masalah,” ujar Asli.
Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai dan Sumbar dialokasikan untuk 250 ribu kk dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Kemendes juga menyalurkan bantuan serupa. Pemprov Sumbar yang juga akan menyalurkan bantuan, akhirnya memilih jalan yang sama dengan pemerintah pusat. Pemko/pemkab juga demikian.
“Terserahlah bagaimana caranya, yang penting segera disalurkan dan tepat sasaran. Berdayakan ASN hingga tingkat kelurahan, termasuk para pendamping. Ketulusan hati semua pihak diminta benar-benar di sini,” katanya. (ajo)
