Mjnews.id – Di ruang pertemuan DPRD Kabupaten Blitar pada Senin (18/9/2023), Tim Humas dari Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menghadiri sesi dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Blitar dan Organisasi Masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI).
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengikuti undangan DPRD Kabupaten Blitar untuk memberikan penjelasan terkait kritik yang diajukan oleh GPI tentang pelayanan dan pengelolaan rumah sakit yang saat ini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kasi Humas, Mustiko, mewakili dr. Endah Woro Utami, Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, mengungkapkan bahwa rumah sakit terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mereka bahkan berencana menjadi rujukan untuk tujuh penyakit besar seperti kanker, penyakit jantung, diabetes melitus, kesehatan ibu dan anak, serta stroke.
Mustiko juga mencatat bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai rumah sakit rujukan untuk tujuh penyakit besar, sejajar dengan RS Saiful Anwar Malang.
Terkait pembatasan pengunjung yang disoroti oleh GPI, Mustiko menjelaskan bahwa pembatasan ini dilakukan demi kenyamanan pasien. Mereka memiliki jam kunjung resmi, tetapi jika ada kebutuhan khusus seperti kunjungan pagi, pihak satpam dapat dihubungi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan ketenangan dan kenyamanan yang diperlukan selama proses penyembuhan.
Mustiko juga menyebut bahwa untuk pasien dari luar kota seperti Jakarta, mereka tetap dapat berkunjung meskipun jam kunjung resmi telah berakhir.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, M.Sulistiono, mengatakan bahwa meskipun pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sudah cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan. (Bud)
