Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Malang kembali mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur untuk Laporan Keuangan Tahun 2022. Ini merupakan kesembilan kalinya Pemerintah Kabupaten Malang meraih Opini WTP.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/5/2023) sore dan diterima oleh Bupati Malang, H. M. Sanusi, dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Karyadi. Penyerahan ini menandai berakhirnya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
Opini WTP diberikan oleh BPK jika laporan keuangan disajikan dengan memadai dan handal dalam hal pengungkapan, kecukupan bukti, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara material. Capaian Opini WTP ini merupakan pencapaian kesembilan berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Malang.
Bupati Malang menyatakan bahwa capaian Opini WTP ini merupakan penilaian nyata dari BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, dan akuntabel.
BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Opini WTP berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Bupati Malang juga mengungkapkan bahwa pencapaian Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras bersama. Tanpa kerjasama yang baik, capaian ini tidak mungkin tercapai. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Malang dapat mempertahankan Opini WTP ini dan terus meningkatkan kinerja keuangan daerah. Target pertama setelah ini adalah mempertahankan Opini WTP secara berturut-turut di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun ini, Kabupaten Malang berada di urutan keempat di Provinsi Jawa Timur.
(Rmn)
