 |
| Ilustrasi. |
MJNews.id – Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia akhir triwulan IV-2020 mencapai 417,5 miliar dolar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar dolar dan swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dolar AS.
“Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia akhir triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,9 persen,” demikian keterangan tertulis Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (15/2/2021).
BI mencatat pertumbuhan ULN Indonesia itu melambat terutama disebabkan perlambatan pertumbuhan ULN swasta.
Pada triwulan IV-2020, ULN pemerintah tercatat sebesar 206,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan atau (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2020 sebesar 1,6 persen (yoy).
BI mengungkapkan meningkatnya ULN pemerintah karena terjaganya kepercayaan investor sehingga mendorong masuknya aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
BI menyebutkan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,9 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian, di sektor konstruksi (16,7 persen), sektor jasa pendidikan (16,7 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,9 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,1 persen).
Sementara itu, ULN swasta pada akhir triwulan IV-2020 tercatat 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy).
Perlambatan ini, lanjut BI, karena ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.
Pada akhir triwulan IV-2020, ULN PBLK tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,4 persen (yoy).
Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 4,7 persen (yoy), lebih besar dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 0,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,1 persen dari total ULN swasta bersumber dari jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, industri pengolahan, dan pertambangan dan penggalian.
BI menambahkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV-2020 yang tetap terjaga pada kisaran 39,4 persen, meski meningkat dibandingkan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 38,1 persen.
Selain itu, besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1 persen dari total ULN menjadikan struktur ULN Indonesia sehat.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Naik
Sejak krisis ekonomi 1998 dan reformasi bergilir, Indonesia berhadapan dengan kenaikan utang luar negeri.
Utang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah seribuan triliun rupiah, kini sudah nyaris menyentuh Rp 6.000 triliun per Oktober 2020.
Tak heran jika belum lama ini Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu.
Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan “Statistik Utang Internasional (IDS)” pada Senin (12/10/2020) itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar.
Dengan mengecualikan China, negara-negara yang memiliki utang luar negeri lebih banyak dari Indonesia adalah Brasil, India, Meksiko, Rusia, dan Turki.
Paparan Bank Dunia tampaknya relevan dengan kondisi utang Indonesia. Dari data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun.
(***)
