 |
| Plt. Walikota Hendri Septa memberikan sambutan saat membuka rakor evaluasi pelaksanaan perizinan dan penanaman modal. (kominfo) |
mjnews.id – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Evaluasi Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal, Senin (23/11/2020).
Rakor di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota itu dibuka oleh Plt Walikota Hendri Septa. Kegiatan diikuti para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemko Padang yang melaksanakan teknis perizinan, serta instansi yang memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang. Turut hadir di kesempatan itu Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi.
Kepala DPMPTSP Padang Corri Saidan mengatakan, maksud digelarnya rakor tersebut adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan dan penanaman modal selama ini dalam rangka menyamakan pemahaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Padang.
“Selain itu, rakor ini juga ditujukan untuk mengsinkronkan dan mensinergikan antara pihak DPMPTSP Padang dengan perangkat daerah terkait dalam urusan penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemko Padang. Sebagaimana diketahui, DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin sesuai Perwako No. 65 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu,” jelasnya.
Terkait tujuan rakor sambung Corri, yaitu menginformasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sampai kondisi triwulan III tahun 2020. Selanjutnya juga untuk memaksimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam merumuskan bersama. Baik membahas solusi dan langkah strategis demi meningkatkan pelayanan perizinan di MPP Kota Padang yang berada di lantai IV Blok III Pasar Raya Padang.
“Alhamdulillah, dari hasil yang kita sampaikan dan berdasarkan Perwako No. 63 Tahun 2020, terdapat pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota kepada DPMPTSP sebanyak 42 perizinan. Dari 42 izin tersebut tercatat hingga per Oktober 2020, kita sudah menerbitkan izin yang ada telah mencapai 83 persen. Capaian ini hampir sama dengan di 2019,” sebutnya.
Ditambahkan Corri, di tengah masa pandemi Covid-19, DPMPTSP tetap melaksanakan proses pelayanan perizinan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Namun karena kita sudah memaksimalkan penggunaan sistem aplikasi OSS (Online Single Submission) sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di 2020, maka MPP tetap banyak dikunjungi masyarakat. Terutama sekali bagi yang ingin mendapatkan informasi tentang OSS dan aplikasi layanan perizinan yang kita gunakan seperti salah satunya SAPORANCAK. SAPO merupakan kepanjangan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Online. Kata RANCAK diambil dari moto DPMPTSP Kota Padang yang asal katanya Ramah, Adil, Normatif, Cepat, Akuntabilitas, dan Kualitas,” ulas Corri.
Corri mengungkapkan rencana pihaknya yang akan terus mengembangkan lagi aplikasi di 2021. Hal ini menurutnya, dikarenakan sesuai ketentuan pelayanan perizinan memang harus dilaksanakan berbasis elektronik yaitu menggunakan OSS.
Plt. Walikota Hendri Septa dalam sambutannya menilai rakor tersebut penting dilakukan, demi kemajuan proses pelaksanaan perizinan dan penanaman modal di Padang.
“Pemko Padang terus berupaya memudahkan masyarakat luas atau pihak investor terutama dalam urusan perizinan berusaha di Padang. Efeknya tentu juga berimbas bagi kemajuan masyarakat dan Kota Padang. Ini yang kita selalu jaga dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, meski dilanda pandemi Covid-19 pihak DPMPTSP Kota Padang telah diperkuat dengan sistem berbasis IT sehingga memudahkan proses pelayanan perizinan,” tukasnya.
(eds)
