 |
| Asisten I Setdakab Agam, Rahman memberikan sambutan dalam sosialisasi dan advokasi kebijakan Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG), dalam menghadapi verifikasi lapangan terhadap penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021, di aula Kantor Bupati Agam, Jumat 26 Maret 2021. (ist) |
MJNews.id – Pemerintah Kabupaten Agam gelar sosialisasi dan advokasi kebijakan Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG), dalam menghadapi verifikasi lapangan terhadap penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021, di aula Kantor Bupati Agam, Jumat 26 Maret 2021.
Kegiatan ini dibuka Bupati Agam diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rahman. Turut dihadiri Ketua TP-PKK Agam, Ny. Yenni Andri Warman, Ketua Bundo Kanduang Agam, dan lainnya.
Sosialisasi dan advokasi kebijakan PUG ini dilaksanakan secara virtual, dengan narasumber dari Konsultan PUG Kementerian PP dan PA, Dr. Hj. Yurni Satria.
Rahman mengatakan, Pemkab Agam telah berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender untuk pembangunan, yang ditetapkan dalam RPJMD dengan isu strategis.
“Berdasarkan data statistik, Kabupaten Agam meraih peringkat pertama dikategori kabupaten di Sumbar, dengan mencapai IPM 71,7 di tahun 2019,” katanya.
Hal ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 96,92, yang menunjukkan sedikitnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dalam pemenuhan tiga hak dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan kesetaraan perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki, dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Agam baru capai 55,07.
“Ini menjadi tantangan bagi Pemkab Agam dan stakeholder terkait, bagaimana meningkatkan representasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai pengambil keputuan dan tenaga profesional, serta sumbangan pendapatan perempuan,” katanya.
Di periode 2019-2024 saja keterwakilan perempuan di kursi legislatif hanya 4 orang, bahkan ini kondisinya telah meningkat dibanding periode sebelumnya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan Dalduk KB PP dan PA Agam, Yulhendri mengatakan, kegiatan ini diikuti 40 orang peserta berasal dari bundo kanduang, OPD, organisasi masyarakat dan perempuan, kecamatan dan nagari serta stakeholder terkait.
Pelatihan ini, membahas materi tentang kebijakan pembangunan responsif gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
“Kemudian indikator dan strategi penilaian penghargaan APE,” katanya.
(edy)
