 |
| Walikota Bukittinggi, H. Erman Safar didampingi anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade terlihat menemui Menkop dan UKM Teten Masduki. (ist) |
MJNews.id – Walikota Erman Safar bersama beberapa Kepala Daerah lainnya di Sumatera Barat melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia Teten Masduki di ruang kerja Menteri di Kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat, Senin 12 April 2021.
Pertemuan yang difasilitasi oleh anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade tersebut selain dihadiri Walikota Bukittinggi Erman Safar juga terlihat dihadiri oleh Walikota Sawahlunto Deri Asta, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Walikota Pariaman Genius Umar, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan Wakil Walikota Padang Panjang Asrul sedangkan Menteri Koperasi dan UKM terlihat didampingi oleh Sesmenkopukm Arif Rahman dan Deputi Usaha Mikro Eddy Satriya.
Dalam pertemuan tersebut, Walikota Erman Safar menyampaikan kondisi ekonomi khususnya pelaku UKM di masa pandemi Covid-19 yang melanda saat ini tidak begitu jauh berbeda kondisinya dengan Kabupaten dan Kota yang lainnya di Sumatera Barat, namun di Bukittinggi untuk memperkuat dan menyelamatkan UMKM ini disatukan melalui koperasi.
“Kita ingin menyatukan pola penyelamatan UMKM ini dengan koperasi, yang saat ini sudah dilakukan pendataan pedagang dan sudah mencapai 4 ribu sampai 7 ribu kurang lebih UMKM yang ada di Bukittinggi ini kita masukkan ke koperasi. Kemudian sebagai bentuk penguatan konsep kuliner kita mengajukan 150 unit bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM berupa food car, dimana semacam kuliner yang dikemas adalam bentuk mobil, dan stimulus–stimulus yang disalurkan kami berharap melalui anggota koperasi yang telah kami daftarkan menjadi anggota di koperasi,” ujar Erman Safar.
Erman juga menyampaikan di masa pandemi ini tingkat kunjungan ke Bukittinggi tidaklah begitu jauh menurun, hanya 25 persen, sedangkan 75 persen masih bagus. “Jadi sekarang tingkat kunjungan sekitar satu jutaan, kalau sebelum covid menacapai 1.932 orang sesuai dengan data per Februari,“ ungkapnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade yang menginisiasi pertemuan ini menjelaskan langkah memfasilitasi kepala daerah tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen sebagai kader Gerindra dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Sumbar.
Dikatakan Andre tujuan pertemuan tersebut adalah untuk percepatan pembangunan Sumatera Barat terutama disektor Koperasi dan UMKM sehingga masyarakat Sumbar dapat mera sakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan sector tersebut.
“Kami anggota DPR RI ini jadi dutanya Sumbar, Hari ini hadir kepala daerah dengan berbagai warna, ini bentuk kerja nyata kami agar terjadi percepatan pembangunan di Sumbar, kami ingin melakukan kolaborasi agar terjadi percepatan pembangunan di Sumbar. Kita tahu bahwa pergerakan ekonomi Sumbar salah satunya karena UMKM sementara saat ini APBD Sumatera Barat maupun APBD Kabupaten/kota terkena covid tentunya Sumbar butuh uluran tangan pemerintah pusat, harapannya dengan bantuan BLT UKM dari Menteri Koperasi dan UKM perekonomian Sumbar segera bergerak,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sangat memahami kondisi saat ini dan mengatakan akan membantu melalui program – program pemulihan ekonomi yang diluncurkan.
“Memang dari catatan kami rata–rata omset turun kemudian punya masalah dengan produksi, punya masalah dengan distribusi dan punya masalah dengan pembiayaan, untuk itu sejak tahun lalu kami meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, ada banyak program yang bisa diakses langsung oleh Kepala Daerah. Kita sekarang mau fokus di koperasi produksi bukan lagi dikoperasi yang simpan pinjam. Di Bukittinggi saya rasa bagus, di kampungnya Bung Hatta usaha–usaha mikro ini dikonsolidasi dalam koperasi sehingga bukan lagi usaha–usaha perorangan tetapi usaha kolektif koperasi dan masuk dalam usaha ekonomi,” ujar Menteri Teten.
Teten juga berkomitmen akan memperbanyak KUR (Kredit Usaha Mikro), pengembangan permodalan UMKM, dana bergulir, koperasi produksi, dan UMKM Center yang diusulkan untuk dianggarkan.
(jef)
