 |
| Pemkab Pasbar bahas perencanaan kegiatan nagari untuk tahun 2023. (f/kominfo) |
Pasbar, Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) terkait Kegiatan Nagari tahun 2022 dan Perencanaan Nagari tahun 2023, Senin (2/1/2022) di Auditorium Kantor Bupati Pasbar.
Wakil Bupati Risnawanto didampingi Kepala DPMN Randy Hendrawan, Kepala Bappeda Harnina Syahputri dan stakeholder terkait, dalam sambutannya mengatakan, berkaitan dengan anggaran tahun 2023 akan dikelola dengan baik sehingga program yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perencanaan.
“Untuk itu fungsi pendamping desa ini sangat membantu Pemda Pasbar dalam rangka percepatan pembangunan Pasbar,” jelasnya.
Ia juga menginginkan, kegiatan FGD serupa dilaksanakan per triwulan dalam pendampingan langsung ke nagari di Pasbar. Dan pemberdayaan masyarakat di nagari harus betul-betul diprogramkan, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) dengan sistem manajemen dan sistem keorganisasian sehingga mendapatkan tambahan pendapatan asli nagari.
“Sebagai evaluasi agar semua sesuai dengan perencanaan yang telah kita susun, tentu perlu meningkatkan koordinasi dengan OPD yang berkaitan. Menjadwalkan rakor atau FGD setiap triwulan, agar program yang ada berjalan sesuai rencana sebab masyarakat itu adanya di nagari,” tambahnya.
Kepala DPMN Pasbar Randy Hendrawan memaparkan prestasi-prestasi yang diraih Pasbar selama tahun 2022 ialah berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah daerah hingga perangkat nagari serta didukung oleh pendamping yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam memberikan edukasi serta pelayanan semaksimal mungkin.
“Jadi kami merupakan satu kesatuan. Kalau tidak ada dukungan dari pendamping kami juga merasa kurang kuat karena banyaknya jalur kombinasi yang kita tempuh dan dikoordinasikan hingga tingkat nagari,” sebutnya
Dengan bertambahnya jumlah nagari, lanjutnya, tentu akan disertai dengan tugas yang bertambah. Untuk itu, ia mengharapkan dukungan semua pihak bagaimana meningkatkan pelayanan, membuat regulasi, membentuk Bamus serta fungsi pembangunan partisifatif menjadi tanggung jawab bersama.
(wal)
