 |
| Sekdako Solok, H. Syaiful ikuti Rakernas Virtual Akuntabilitas TPK Tahun 2020 Kementerian Keuangan. (Humas) |
mjnews.id – Sekretaris Daerah Kota Solok, Drs. H.Syaiful A, M.Si mengikuti peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru secara virtual, bertempat di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Selasa (22/9/2020).
Kegiatan tersebut digelar Kementerian Keuangan dengan mengangkat tema; ‘Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’.
Sekdako Solok didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna Hendayani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, secara total terdapat 486 daerah dari 542 daerah yang mendapatkan opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.
Hasil itu terdiri dari sebanyak 34 Pemerintah Provinsi, 87 Pemerintah Kota, dan 365 Pemerintah Kabupaten. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,9 persen dari tahun lalu.
“Kami apresiasi dan berikan penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah karena semakin banyaknya yang mendapatkan opini WTP,” tutur Menteri Keuangan.
Diharapkan ke depan pemerintah daerah agar dapat terus meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut. Kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang belum mendapatkan WTP, agar segera melakukan langkah efektif dan terukur mengatasi temuan, serta menyelesaikan temuan-temuan dari BPK.
Sinergi LKPP dan LKPD harus terus ditingkatkan untuk menyelaraskan keuangan pusat dan daerah. “Menyikapi suasana extraordinary pandemi Covid-19 saat ini, Kementerian Keuangan mengimbau seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, menyelesaikan secara cepat payung hukum agar tidak terjadi masalah serta menyusun petunjuk teknis yang bisa menjawab masalah fleksibilitas di lapangan. Dengan itu, diharapkan keuangan akan tetap akuntabel,” katanya.
Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut yaitu 41 Kementerian lembaga dan pemerintah daerah.
Peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut kepada 286 Kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Peraih WTP Tahun 2019.
Kota Solok termasuk salah satu yang dianugerahi penghargaan oleh Menteri Keuangan atas WTP 2019.
Sampai saat ini, Kota Solok telah empat tahun berturut-turut mendapat Opini WTP dari BPK RI.
Selanjutnya, penghargaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Award sebagai apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga atas partisipasi menjaga pengelolaan barang milik negara. Penghargaan tersebut terdiri dari lima kategori yakni pemanfaatan, kualitas, sertifikasi, terus menerus, serta kolaborasi.
Rakernas dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru.
(das)
