 |
| Sestama BNPB, Harmensyah menyerahkan dana siap pakai BNPB secara simbolis pada Gubernur Irwan Prayitno disaksikan Anggota Komisi VIII DPR, Asli Chaidir, Rabu (21/10/2020). (humas) |
mjnews.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serahkan dana siap pakai (DSP) guna penanganan abrasi di Padang senilai Rp19 miliar lebih. Dana tersebut diserahkan oleh Sekretariat Utama (Sestama) BNPB, Harmensyah kepada Gubernur Irwan Prayitno, Rabu (21/10/2020) di Istana Kediaman Gubernur Sumbar.
Anggaran tersebut teruntuk menangani tiga tidak dampak abrasi di Padang. Yakni untuk mengamankan Masjid Al Hakim, Jalan Samudera, pengamanan Tugu Merpati, Muaro Lasak Purus dan pengamanan abrasi di Pasie Jambak, Koto Tangah.
“Kita bersyukur dengan dukungan anggaran dari BNPB. Karena abrasi yang melanda Kota Padang sudah mengkawatirkan,” sebut Gubernur Irwan Prayitno.
Dikatakannya, dukungan dari BNPB tersebut sangat berarti bagi Sumbar. Karena APBD Sumbar 2020 sudah tersedot habis untuk penanganan Covid-19.
“Anggaran kita sudah habis untuk penanganan covid-19. Semoga dengan dana ini segera abrasi pantai di Kota Padang dapat diatasi,” ulasnya.
Sestama BNPB, Harmensyah mengatakan abrasi pantai di Kota Padang sudah menjadi perhatian bagi BNPB. Karena lokasi yang terdampak abrasi adalah lokasi vital, seperti Masjid Al Hakim yang baru dibangun dari sumbangan warga senilai Rp15 miliar.
Kemudian, Tugu Merpati yang menjadi sejumlah pengingat momentum perdamaian. Begitu juga di Pasie Jambak yang berdampak pada masyarakat.
“Masyarakat saja mau mengeluarkan biaya Rp15 miliar untuk membangun masjid. Kenapa kita pemerintah tidak bisa merawat dan menjaganya. Makanya ini harus menjadi perhatian bagi kita,” sebut Harmen.
Menurutnya, dengan anggaran tersebut diharapkan penanganan abrasi pantai di Kota Padang dapat berjalan dengan cepat. Karena untuk mengamankan fasilitas publik.
Penyerahan DSP tersebut juga dihadiri Anggota Komisi VIII DPR, Asli Chaidir. Dalam kesempatan itu, Asli menegaskan siap mensupport Pemprov Sumbar dan Kota Padang untuk mendapatkan anggaran dari pusat.
“Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan anggaran penanganan abrasi tersebut. Kebetulan BNPB adalah mitra Komisis VIII DPR RI, apalagi Kepala dan Sestamanya berasal dari Sumbar sehingga komunikasi lebih lancar untuk mendapatkan dukungan anggaran,” sebutnya.
Dengan itu, Asli Chaidir berharap BNPB mendukung sejumlah penanganan bencana lainnya di Sumbar. Karena banyak bencana abrasi pantai lainnya mengancam Sumbar.
Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Sumbar, Rifda Suriani menjelaskan, penanganan abrasi tersebut dengan kontruksi pembangunan groin tipe T. Termasuk see wall dengan pemasangan batu memagari pantai.
“Untuk kontruksi yang efektif adalah groin T dan see wall. Untuk pengerjaan kita akan hitung ulang, karena anggaran yang kita ajukan Rp32 miliar, jadi ada selisih anggaran yang diperoleh,” ujarnya.
Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan pihaknya di BPBD saat ini tidak hanya fokus dalam menyiapkan logistik penangann bencana nonalam pandemi Covid-19, namun juga bencana alam seperti abrasi pantai dan banjir.
“Kita di BPBD selalu siap dalam penyediaan logistik penanganan Covid-19 dan penanganan cepat bencana alam di Sumbar,” ujarnya.
Untuk mendapatkan anggaran tersebut, sebelumnya Gubernur Irwan Prayitno bersama rombongan menemui Kepala BNPB Doni Monardo 11 Agustus 2020 ke Jakarta.
Ikut dalam kunjungan itu Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Sekdaprov Sumbar, Alwis, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman, Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bari dan Kepala PSDA Sumbar, Rifda Suriani.
Kehadiran rombongan Gubernur Sumbar waktu itu, diterima oleh Kepala BNPB, Letjend TNI Doni Monardo, didampingi Sestama BNPB, Harmensyah, Deputi Tanggap Darurat, Dodi Ruswandi, Deputi Rehab-Rekon BNPB, Rifai, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Rustian.
(Effendi)
