 |
| Kabid PMP dan Kasi Kelembagaan Disdikbud Bukittinggi menerima Piagam Tanda Kehormatan Republik Indonesia karena telah mengabdi sebagai ASN selama 30 tahun. (Ist) |
mjnews.id – Sebanyak 134 guru dan tenaga kependidikan kota Bukittinggi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia.
Penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya di masa pandemic berlangsung di Aula Disdikbud Bukittinggi dengan mematuhi protocol kesehatan dan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan oleh kepala Disdikbud Melfi Abra.
Kepala Disdikbud Bukittinggi, Melfi Abra dalam sambutannya mengatakan pemerintah RI senantiasa memberikan penghargaan sekaligus tanda kehormatan atas pengabdian ASN kepada bangsa dan Negara yang telah bertugas 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.
Penghargaan Tanda Kehormatan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada ASN yang telah bekerja secara terus menerus selama kurun 10 hingga 30 tahun.
Salah seorang penerima penghargaan tanda kehormatan 30 tahun Hj.Yetti Herlina yang juga Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Disdikbud Bukittinggi menyebutkan, sangat bersyukur kepada Allah SWT karena mendapat Anugrah Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI Joko Widodo.
Betapa tidak, katanya waktu berjalan begitu sepat, tanpa terasa ia telah mengabdi jadi ASN 31 tahun lebih. Ia pertama diangkat jadi CPNS tahun 1989 sebagai guru SMAN Lambah Biaro Kabupaten Agam. Tahun 1991, menikah ikut suami pindah ke Kantor Wilayah Pendidikan Sumbar di Padang.
Selanjutnya, tahun 1995 mutasi ke Kandepdikbud Bukittinggi hingga sekarang. Jadi, ia bertugas sebagai ASN pada Dinas Pendidikan kota Bukittinggi 25 lebih dan insya Allah akan memasukii purna tugas alias pensisun April 2021 dengan masa kerja 31 lebih.
Untuk itu, ia berpesan kepada ASN Disdikbud yang masih berijazah SLTA, segeralah meningkatkan kualifikasi pendidikannya menjadi sarjana. Karena ke depan, jelasnya kualifikasi pendidikan sangat menentukan untuk dipercaya memegang jabatan tertentu.
Ia juga berkeinginan, hal-hal teknis pada bidang pendidikan, sebaiknya dikelola oleh ASN yang berlatang belakang bidang pendidikan. Pegawai yang menangani teknis bidang pendidikan tidak sembangan, tetapi harus memahami kurikulum, delapan standar nasional pendidikan serta Juknis tentang penyelenggaraan pendidikan.
(Munasril)
