PAYAKUMBUH, Mjnews.id – Bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor yang menimpa beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja tahun 2020, ke daerah-daerah terdampak bencana di ranah Minang itu.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan selama dua hari, Kamis dan Jum’at (2-3/1/2020), Wamen PUPR berbicara secara langsung mengenai lokasi bencana di Kabupaten/Kota yang terdampak, membahas Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam.
Rombongan Wakil Menteri yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (2/1/2020) pukul 11.00 WIB, langsung diantar Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS S) V, Maryadi Utama, Kadis PSDA Provinsi Sumatera Barat Rivda Suriani, Kepala Daerah terdampak bencana dan OPD terkait.
Di hari yang sama Wakil Menteri langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Solok Selatan untuk melihat langsung pasca banjir bandang yang melanda nagari 1.000 Rumah Gadang, membahas di daerah Batang Suliki, Suliti dan Batang Bangko.
Esok kunjungan, Jum’at (3/1/2019), Wamen melakukan kunjungan ke Batang Sinamar dan melihat kondisi banjir dan longsor di Koto Alam Kabupaten Limapuluh Kota.
Dari Kota Batiah itu, rombongan yang melanjutkan peninjauan ke daerah banjir bandang dan longsor yang terjadi di Jorong Galapuang, Kenagarian Tanjuang Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
John Wempi Wetipo mengatakan, kunjungannya ke beberapa titik bencana yang terjadi di Sumatra Barat ini untuk melihat secara langsung dari bencana yang terjadi sehingga pihaknya dapat langsung mengumpulkan data untuk kebutuhan rekonstrusi lebih lanjut.
“Kita mau lihat langsung saudara kita yang tertimpa musibah yang ada di Sumatra Barat,” jelasnya.
Disampaikan John Wempi, maka Kementerian PUPR siap membantu memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang terjadi pada akhir Desember 2019 lalu.
Dijelaskannya, setelah mengunjungi beberapa titik tersebut, diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur yang rusak mencapai Rp17 miliar sampai Rp18 miliar lagi.
Namun pihaknya juga akan melakukan kajian ulang, untuk melihat besar dana yang diperlukan.
“Saat ini kita baru dapat memperkirakan dana yang diperlukan untuk sekitar 17 atau 18 miliar rupiah lagi, namun nanti kita akan mengkaji lagi berapa pastinya,” terangnya.
