 |
| HM. Nurnas. |
MJNews.id – Sejumlah sungai di Padang Pariaman harus segera dinormalisasi. Jika tidak maka akan berpotensi merusak bangunan dan infrastruktur di sekitarnya. Beberapa di antaranya ada bangunan masjid dan sekolah.
“Sejumlah sungai itu sudah dalam keadaan kritis dan berbahaya sehingga harus diperbaiki atau dinormalisasi,” ujar Anggota DPRD Sumbar, M. Nurnas, Selasa (23/2/2021).
Nurnas merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Padang Pariaman – Pariaman.
Nurnas memaparkan, ada empat sungai yang perlu penanganan segera, yakni Batang Sani yang butuh normalisasi. Jika tidak disegerakan bisa meruntuhkan jembatan, yang menjadi urat nadi masyarakat.
“Kedua, Muaro Tapakih (Tiram), yang sebelah kiri dari Ketaping menuju Ulakan. Tebingnya sudah banyak yang runtuh, dan dikhawatirkan bisa menggerus bangunan masjid di sebelum jembatan Tiram itu,” ujar Nurnas.
Ketiga, ungkapnya, Batang Mangor yang normalisasinya butuh lanjutan. “Pekerjaan normalisasinya di tahun 2011, arah perbatasan Pariaman dengan Padang Pariaman. Di situ ada sekolah, saya khawatir, lama-lama akan merobohkan sekolah tersebut, bahkan daratan sudah banyak jadi sungai,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar ini.
Keempat, Batang Anai yang di dekat Bendungan Anai, dimana Nurnas mengungkapkan kondisinya sudah meruntuhkan jalan menuju Sikayan Pasie Laweh Lubuk Alung sejak tahun 2014.
“Ini semua tidak pernah jadi perhatian, seperti tidak prioritas. Padahal jika dibiarkan mengancam hidup orang banyak,” ujar Nurnas.
Khusus di Sungai Batang Sani, lanjutnya, sangat perlu sekali disurvei dinas terkait atau Balai Sungai.
“Termasuk yang lain, jika kita tidak ingin mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi. Kita bicara banjir-banjir, tapi sungai-sungai yang di daerah kita kurang jadi prioritas. Semua sungai kita ini sudah banyak yang kritis, sangat perlu normalisasi. Termasuk Batang Lembang di Kabupaten Solok, akibatnya telah menjadi langganan musibah banjir,” imbuh Nurnas.
Selain itu, dia juga mendesak gubernur dan Kepala Dinas terkait agar serius dengan masalah ini. “Untuk pembiayaan normalisasi harus memperkencang lobi ke Kementerian PUPR dan DPR RI yang membidangi infrastruktur,” tutupnya.
(nas)
