 |
| Suasana pertemuan lima kepala daerah di Sumbar dengan Menteri BUMN yang difasilitasi Andre Rosiade. |
MJNews.id – Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumatra Barat, Andre Rosiade, memfasilitasi pertemuan lima kepala daerah di Sumbar dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa 30 Maret 2021. Ini untuk kesekian kalinya Andre membawa bupati dan walikota bertemu menteri.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu memboyong Walikota Sawahlunto Deri Asta, Walikota Padang Panjang Fadly Amran, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dan Walikota Bukittinggi Erman Safar. Pertemuan dilakukan demi percepatan pembangunan di Sumbar, yang disebut-sebut saat ini dipimpin partai oposisi dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, saya bersama lima kepala daerah di Sumatra Barat telah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka membahas percepatan pembangunan di Sumbar. Para kepala daerah itu juga bisa langsung menyampaikan usulannya terhadap pembangunan daerah masing-masing,” kata Andre, Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut.
Andre Rosiade yang juga Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas kerja sama antara Kementerian BUMN dengan kepala daerah, baik kerja sama pemanfaatan lahan BUMN maupun kerja sama lainnya dengan BUMN.
“Pada intinya, Pak Menteri menyambut baik kedatangan kami. Beliau siap berkolaborasi bersama semua stakeholder untuk mempercepat pembangunan di Sumbar. Kami ingin, para bupati dan walikota ini langsung akses atau tersambung dengan kementerian,” kata Andre yang sebelumnya juga telah bertemu Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan.
Beberapa poin yang disampaikan dan dibahas itu adalah, persoalan kejelasan aset PT Bukit Asam untuk pengembangan Kota Sawahlunto. Dalam hal ini, Walikota Deri Asta bahkan membawa tim Kejari Sawahlunto untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum terkait pengalihan fungsi lahan tersebut.
“Kami membawa Kejari Sawahlunto terkait dengan aturan-aturan yang mengizinkan agar lahan bekas PT Bukit Asam (PT BA) segera dialihkan menjadi aset Pemko Sawahlunto. Terima kasih Pak Andre yang telah membawa kami bertemu dan berdiskusi langsung dengan Pak Menteri,” kata Deri Asta.
Selanjutnya, Wako Padang Panjang Fadly Amran meminta Kementerian BUMN, terutama PT KAI (Kereta Api Indonesia) memberikan izin pemanfaatan aset untuk museum kereta api di daerah setempat. Karena, aset itu seperti tak terpakai dan bisa menjadi daya tarik wisata yang baik.
Sementara, Walikota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan usulan agar bisa memanfaatan aset PT KAI untuk gedung parkir, gedung serbaguna, dan Masjid Raya di Bukittinggi. “Dengan luas Kota Bukittinggi yang terbatas, tentunya lahan PT KAI ini menjadi solusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Bukittinggi,” kata Erman Safar.
Lalu, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyebutkan, aktivasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata Mandeh di Pessel, kiranya masih perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dia berharap, Kementerian BUMN bisa membantu percepatannya dengan program-program CSR dari BUMN. Juga program utama yang digagas oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata.
Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian meminta Menteri Erick Thohir melirik Tanah Datar sebagai surganya wisata di Sumbar. “Kami meminta BUMN-BUMN mendukung persiapan kota bisnis baru dan pengembangan wisata di Tanah Datar. Pertemuan ini sangat penting bagi Tanah Datar, agar bisa mendapat perhatian lebih dari pusat,” katanya.
Para Wako, Bupati dan Wakil Bupati ini sangat berterima kasih kepada Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 Andre Rosiade yang memberikan jalan kepada mereka bertemu dengan Menteri BUMN. Banyak hal yang dari dulu ingin dikerjasamakan, tapi belum pernah kesampaian.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk membantu program-program percepatan pembangunan daerah di Sumatra Barat. Hal ini agar pemerataan pembangunan yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terealisasi dengan baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Insyaallah kami sangat berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat seperti apa yang disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak-bapak sampaikan,” ungkap Erick.
(***)
