 |
| Suasana pertemuan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang dengan pihak Hutama Karya. (humas) |
MJNews.id – Wakil Bupati Badang Pariaman, Drs Rahmang, M.M didampingi Kepala Sekretariat Daerah Jhonpriadi, S.E, M.M serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan beberapa kepala instansi terkait melakukan pertemuan dengan pihak Hutama Karya (HK) selaku perusahaan yang menggarap proyek ruas tol Padang – Pekan Baru. Pertemuan tersebut membahas tentang penanganan kendala terkait percepatan pengerjaan jalan Tol Padang – Pekan Baru di ruang rapat wakil bupati, Kamis 15 April 2021.
Pertemuan tersebut membahas tentang pembebasan lahan dan beberapa hal lainnya yang masih menjadi kendala dalam proses pengerjaan percepatan ruas jalan tol Padang – Pekan Baru yang akan melewati wilayah Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 36,6 KM yang direncanakan rampung pada akhir tahun 2022 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengerjaan saat ini, yakni terkait dengan pembebasan lahan. Rahmang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan membantu menjembatani untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi kendala saat ini bagi pihak HK dalam melakukan pengerjaan.
“Terkait masalah pembebasan lahan ini, saya telah meminta bapak Asisten I untuk menangani pembayaran ganti rugi secepatnya agar dapat diselesasikan dengan masyarakat yang lahannya terdampak dalam ruas proyek pembangunan jalan tol Padang – Pekan Baru ini,” ujar Rahmang.
Rahmang juga menambahkan, tentang permasalahan akses jalan utama menuju kantor bupati yang rusak karena dilalui kendaraan besar proyek, Wabup meminta pihak HK memberikan opsi jalan alternatif yang dapat dilewati oleh kenadaraan besar proyek agar akses jalan utama menuju kantor bupati tidak menjadi terganggu.
“Ada beberapa titik jalan yang rusak dan tidak dapat dilewati, hal ini mengganggu aktivitas perkantoran. Untuk itu, Saya meminta kepada pihak HK agar hal ini dapat segera ditindaklanjuti agar aktivitas perkantoran dapat kembali normal,” tutup Wakil Bupati Rahmang.
Sementara itu, mewakili pihak HK, Berlin mengatakan, pihaknya sedang mencarikan jalur alternatif untuk dapat dilalui kendaraan proyek agar tidak lagi menggunakan jalur utama menuju kantor bupati dalam kegiatan proyek.
“Dalam dua minggu ini mudah-mudahan aktivitas kendaraan proyek akan dapat berkurang dengan signifikan, karena proses pemindahan material akan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Masalah jalan yang rusak oleh aktivitas kendaraan proyek, dalam perjanjian kontraknya itu telah menjadi tanggung jawab pihak HK untuk merawat dan memperbaikinya kembali selama proses kegiatan proyek berlangsung,” tutup Berlin.
(rls/aa)
