 |
| Rapat pembahasan pembebasan lahan tol sesi VI (Padang-Sicincin) di Istana Gubernur Sumbar, Selasa 8 Juni 2021. |
PADANG, MJNews.ID – Rumitnya pembebasan lahan tol di Sumatera Barat, selalu tersaji dalam drama yang menyesakkan dada. Tak kunjung usai. Tanah adat atau tanah ulayat salah satu penyebabnya, sehingga sulit untuk mendapatkan dokumen tanah yang hendak dibebaskan.
Pembebasan lahan tol ruas Padang-Sicincin (seksi VI), misalnya, semula ditargetkan rampung pada Agustus 2021 mendatang. Hanya saja, karena rumitnya pembebasan lahan, target tersebut diperkirakan baru bisa tercapai Desember tahun ini.
”Kita diminta Juni, tapi sepertinya molor, bisa Agustus. Paling tidak Desember 2021 pembebasan sudah tuntas,” sebut Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Syaiful, pada rapat pembebasan lahan tol di Istana Gubernur Sumbar, Selasa 8 Juni 2021.
Rapat tersebut rencananya dipimpin Gubernur Mahyeldi Ansharullah, namun hingga pukul 13.30 WIB, tidak hadir.
Usai rapat tanpa gubernur tersebut, Syaiful menjelaskan persoalan terberat membebaskan lahan tol adalah karena tanah yang dibebaskan tanah adat. Dokumennya sulit untuk didapatkan.
Satu bidang tanah dimiliki oleh banyak orang. Dengan begitu, ketika membebaskan lahan membutuhkan banyak pertemuan.
“Dokumennya kan sulit kita dapatkan, satu bidang tanah pemiliknya banyak orang. Bagaimana membebaskannya, mau dititip, titip kemana? Tanah tidak bersengketa,” ungkapnya.
Meski begitu, Syaiful mengaku tetap terus bergerak. Berupaya melibatkan semua pihak agar proses pembebasan dapat berjalan lancar.
“Kita tetap berkoordinasi. Kendala, tanah adat, masyarakat itu tidak satu orang. Kalau tanah bersertifikat, banyak yang gampang,” ulasnya.
Diungkapkannya, walinagari dan jajarannya sangat mendukung di lapangan. Dari beberapa korong masyarakat antusias. Masalahnya dokumen, ada tanah pemiliknya di Jakarta. “Syaratnya harus ada dokumen,” sebutnya.
Disebutkannya, secara keseluruhan dari total sepanjang 63 Km sesi VI ruas tol (Padang-Sicincin), sudah dapat dibebaskan sebanyak 58 persen. Dan, semoga dapat dituntaskan pada akhir 2021.
Pihaknya saat ini sudah melaporkan pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebanyak 58 persen dimaksud. Hanya saja, laporan terakhir sebanyak 18 persen menunggu verifikasi LMAN. Karena untuk pembayaran ganti rugi harus mendapatkan verifikasi dari LMAN yang berada di bawah Kementrian Keuangan.
Sementara itu, Direktur Proyek PT Hutama Karya Padang-Sicincin, Martin Singal, mengatakan, pengerjaan jalan tol secara fisik saat ini sudah mencapai 40,8 persen. Angka itu terdiri dari 16 persen pengadaan. Seperti kebutuhan yang bisa dicetak diawal yang kemudian bisa dipasang. Sementara, fisiknya 26 persen.
”Totalnya sekitar 40 persen. Yang dikerjakan total sekitar 13 Km, yang sudah rigid, 6 Km,” sebutnya.
Disebutkannya, jika pembebasan lahan lancar pada 2019, maka pada Juni 2021 ini pembangunan sudah mencapai 70 persen.
“Jadi, konstruksinya tergantung lahan, sehinga ada deviasi 29 persen. Terkendala karena terputus-putus, tidak bisa masuk. Sumber material tidak bisa dimasuki, tidak ada jalan untuk masuk ke dalam,” tambahnya.
Katanya, jika lahan bebas Agustus 2021, maka ruas sesi VI ini selesai akhir Desember 2022. “Ya, kita frontal bekerja sampai 2022,” katanya.
Diketahui, pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru peletakan batu pertamanya oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu. Ruas tersebut pembangunannya dibagi menjadi enam sesi. Yakni, Pekanbaru-Bangkinang (seksi I) Bangkinang-Pangkalan (seksi II), Pangkalan Payakumbuh (seksi III), Payakumbuh-Bukittinggi (seksi IV), Bukittinggi-Sicincin (seksi V) dan Sicincin-Padang (seksi VI).
Jika jalan ini tuntas, diperkirakan akan dapat mengangkat perekonomian Sumbar. Karena selama ini pasar produk pertanian Sumbar adalah Riau. Selama ini Padang-Pekanbaru ditempuh waktu tercepat dalam tempo 8 jam. Bila nanti tol beroperasi, diperkirakan Padang-Pekanbaru bisa ditempuh dalam waktu 2 sampai 3 jam saja.
(yse/eds)
