 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana |
mjnews.id – Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan dalam memaksimalkan pendapatan daerah di sektor parkir, Kota Padang harus memiliki gedung parkir.
Dia menyarankan agar lokasi di bekas kantor Walikota Padang yang runtuh akibat gempa 2009 lalu dibangun gedung parkir.
“Bukittinggi saja sudah memiliki gedung parkir, masa kita sebagai ibukota provinsi tidak memilikinya. Padang seharusnya sudah memiliki, karena pertumbuhan kendaraan makin meningkat. Oleh karena itu, bekas gedung Walikota agar dimanfaatkan sebagai gedung parkir,” ujarnya, Senin (27/7/2020) di sela-sela rapat Banggar dengan TAPD.
Selain gedung parkir yang akan dibangun di bekas kantor walikota tersebut, juga dilengkapi fasilitas terminal rotari untuk angkutan kota.
“Padang sudah lama tidak memiliki terminal angkot, maka dari itu bagian basement dari gedung parkir tersebut dimanfaatkan untuk terminal angkot dan pedagang yang ada di Pasar Raya,” ucap kader Demokrat ini.
Selain itu, masih tingginya kebocoran di sektor perparkiran, koordinator Komisi II DPRD Padang ini menjelaskan sektor perparkiran akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Padang.
“Masih banyak kebocoran di sektor perparkiran menyebabkan kami meminta perparkiran dikelola oleh Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Padang sebagai pihak ke-3 yang agar dapat menutup kebocoran di sektor perparkiran,” paparnya.
Ia menambahkan Komisi II DPRD akan memanggil pengusaha-pengusaha yang pada saat ini masih tercatat menunggak dalam hal retribusi pajak.
“Ke depan kita akan panggil perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajak dan retribusinya. Pemko Padang meminta penghapusan pajak yang tertunggak. Tentu ini sangat sulit di lakukan. Oleh karena itu, Komisi II dalam waktu dekat akan panggil pengusaha-pengusaha yang saat ini pajaknya masih nunggak,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua DPRD, Syafrial Kani mengatakan Padang pada saat ini kehilangan PAD Rp270 miliar di sektor tunggakan pajak dan retribusi.
“Padang pada saat ini sangat butuh dana segar dalam menggerakan kota. Masih banyak pembangunan terhalang oleh Covid-19 ini. Oleh karena itu saya meminta para pengusaha yang masih membandel, untuk menyegerakan pembayaran pajaknya ke Pemko,” sebutnya. (bim)
