 |
| Puluhan Kepala SMP Swasta sampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Padang soal mereka kekurangan murid akibat kebijakan Pemko Padang. (Bambang) |
mjnews.id – Puluhan kepala SMP swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta mendatangi DPRD Kota Padang, Rabu (29/7/2020). Mereka menyampaikan aspirasi terkait penerimaan siswa baru yang membuat SMP swasta “kehilangan” siswa.
Kedatangan 54 kepala SMP swasta itu diterima Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen, Ketua Komisi IV, Azwar Siry serta anggota DPRD komisi IV dan juga Kepala Dinas Pendidikan Padang Habibul Fuadi, dan sekretaris daerah Kota Padang Amasrul.
Dalam pemaparannya, Ketua MKKS Eni Farida menyatakan penerimaan siswa melalui PPDB tingkat SMP di Padang memakan tumbal. Banyak SMP swasta di Kota Padang terancam ditutup karena tidak memiliki siswa.
Dia menjelaskan, saat ini banyak SMP swasta tidak memiliki murid yang disebabkan oleh adanya penambahan rombongan belajar dan pengadaan sekolah filial di Padang. Dampaknya, guru-guru di SMP swasta berpeluang diberhentikan karena sekolah tidak mempunyai siswa untuk diajar.
“Keadaan seperti ini telah terjadi pada tahun ajaran 2004 yang lalu. Pada saat itu Pemko Padang membangun SMP 40 Padang yang berada di samping SMP Maria Padang. Hasilnya, SMP Maria tutup, karena wali murid menyekolah anaknya ke SMP 40,” ucapnya.
Oleh karena itu, Eni Farida mengajukan keluhan kepada DPRD Padang tentang pelanggaran dari Permendikbud no 40/2019 tentang PPDB seperti pasal 27 yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebih daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenanganya.
Selain itu, Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
Pada saat ini pemerintah hanya mendengar desakan dari masyarakat dengan menambah rombongan belajar, sekolah filian, dan juga sekolah SMP negeri yang baru. Pada saat ini rombongan belajar dari 32 siswa menjadi 34 siswa. Yang paling memiriskan labor sekolah pun dijadikan lokal hanya demi menampung aspirasi masyarakat.
“Jika pemerintah tetap melakukan hal seperti ini, guru-guru di sekolah swasta yang rata-rata bergaji satu juta rupiah berpeluang diberhentikan karena sekolah tidak dapat menggaji para guru lagi. Apakah ini yang kita ingini bersama,” ujarnya.
Eni Farida menjelaskan, siswa yang melamar di SMP swasta masih berjumlah 1.030 orang yang sudah mendaftar di 54 sekolah swasta di Padang dari 158.383 jumlah siswa yang tamat sekolah dasar. Seharusnya yang melamar di SMP swasta di Padang sudah di angka tiga ribu peserta didik.
“Sebagai contoh, pada saat ini, SMP PGRI 2 baru memiliki dua siswa yang mendaftar, SMP Yos Sudarso 13 orang, SMP Baiturrahmah 3 orang, SMP PGRI 4 8 orang, dan masih banyak sekolah SMP swasta yang mengeluhkan kurangnya jumlah siswa. Selain itu, siswa yang telah bersekolah di SMP Semen Padang karena memiliki surat keterangan tidak mampu bisa bersekolah di sekolah 11 Padang. Setelah ditelusuri, ke empat orang siswa ini berasal dari keluarga yang mampu,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen dalam kesempatan itu menjelaskan DPRD mempunyai kewajiban menampung semua keluhan dari masyarakat, dan menyampaikan ke Pemko Padang untuk dapat ditindak lanjuti agar dapat dicarikan jalan keluar.
“Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Dinas Pendidikan Padang harus membicarakan secara bileteral dengan perwakilan dari SMP swasta yang ada di Padang untuk dapat dicarikan solusi terbaiknya,” jelasnya.
Sekdako Amasrul dalam pertemuan tersebut menjelaskan 4.856 siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah, dengan jumlah tersebut menjadi celah bagi sekolah swasta dalam merekrut murid-murid.
Lebih lanjut Amasrul menjelaskan juga, pada saat ini Pemko Padang telah meningkatkan anggaran untuk pendidikan yang sebelumnya 20 persen dari APBD ditingkatkan menjadi 34 persen.
“SMP swasta harus meningkatkan kualitasnya agar dijadikan pilihan bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan. Pada saat ini terdapat 4.856 siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah lanjutan. Selanjutnya Walikota Padang telah menyuruh lurah-lurah untuk mendata siswa yang belum bersekolah untuk dapat ditindaklanjuti. Pemko pada saat ini mendorong usia sekolah untuk dapat bersekolah baik di sekolah negeri maupun disekolah swasta. Akan ada bantuan beasiswa dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah agar siswa dapat bersekolah,” jelasnya.
Mendapat jawaban seperti itu, Eni Farida yang merupakan kepala SMP Murni menyatakan tidak percaya terdapat 4.856 tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah lanjutan di Padang.
“Saya tidak percaya di Padang terdapat 4.856 orang tamatan SD yang belum mendapatkan sekolah lanjutan di Padang. SMP negeri saja berjumlah 45 sekolah. Apalagi mereka menjelaskan SMP negeri hanya menampung 8.657 orang siswa. Kalo di atas kertas saja saya percaya. Tapi untuk faktanya saya tidak percaya,” ucapnya saat diwawancarai setelah agenda hearing dengan DPRD Padang.
(bim)
