 |
| Anggota Komisi I DPRD Padang, Budi Syarial. (ist) |
mjnews.id – Digagas Fraksi Gerindra, akhirnya tiga fraksi sepakat mengajukan hak interpelasi kepada Walikota Padang. Surat pengajuan hak itu pun telah disampaikan kepada Ketua DPRD.
“Kami, dari Fraksi Partai Gerindra mengajukan hak interpelasi terhadap saudara Walikota Padang,” demikian petikan surat Fraksi Gerindra DPRD Padang tersebut, seperti disampaikan anggota Fraksi Gerindra Budi Syahrial, Senin (3/8/2020).
Budi Syahrial menyatakan yang jelas dalam pengajuan hak interpelasi terhadap walikota ini, dalam aturannya, minimal tujuh anggota dewan dari dua fraksi berbeda.
“Sementara untuk interpelasi kali ini, sudah ditandatangani 13 anggota DPRD Padang, 11 dari Fraksi Gerindra, satu dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan dan satu dari Fraksi Demokrat,” jelasnya.
Dijelaskan surat pengajuan hak interpelasi itu bernomor 009/B/F.GER/DPRD-Pdg/VII-2020. Suratnya ditandatangani Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye dan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Padang Muzni Zen, Rabu kemarin, dan tinggal menunggu nomor register dari Sekwan kemudian baru dipanggil walikota.
Dalam surat tersebut, dijelaskan tiga alasan pengajuan interpelasi. Salah satunya mempertanyakan kelanjutan pembagian BLT dari Pemko Padang sesuai Peraturan Walikota (Perwako Nomor 33 Tahun 2020). Kemudian meminta Walikota Padang memaparkan permasalahan masih belum terealisasinya penyaluran tahap selanjutnya BLT tersebut. Dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan penggunaan anggaran Covid-19.
Budi menyampaikan, permasalahan masih belum terealisasinya penyaluran tahap selanjutnya terkait BLT menjadi pertanyaan besar. Padahal untuk BLT itu ada anggaran Rp77 miliar dan dari anggaran penyaluran BLT tahap awal Rp45 miliar dan dikembalikan lagi Rp6 Miliar karena terjadi kesalahan data, misalnya ada yang sudah meninggal, data ganda namun masuk data penerima bantuan.
“Artinya kalau anggaran itu digabung berarti ada sekitar Rp83 miliar dan itu cukup untuk dua kali penyaluran BLT. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasannya.
Alasan yang kita peroleh tetap masalah laporan. Seharusnya bagi laporan yang tidak ada permasalahan dibagikan saja dan yang bermasalah menyusul nantinya,” ujarnya.
Dia berharap, jangan persoalan ini terkesan ada kepentingan politis, atau ada kesengajaan dimana nanti diperkirakan saja dana BLT ini disalurkan di September dekat jelang Pilgub.
(bim)
