 |
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan DR. Umar Aris pantau pembangunan dermaga di Pelabuhan Samudera, Bungus Sabtu (12/9/2020). (ist) |
mjnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sudah memulai pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Samudera Bungus, Kota Padang. Dermaga dua tersebut diperkirakan mampu melayani kapal dengan kapasitas 2.000 gross ton (GT).
Pembangunan saat ini sedang berlangsung untuk tahap pertama. Tahap pertama dialokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar. Pengerjaan juga hanya untuk jembatan (Trestle) dan causeway yaitu perantara trestle ke daratan.
Sedangkan posisi dermaga baru tersebut bersisian dengan dermaga pertama. Hanya saja dermaga satu, kapasitas kapal yang bisa sandar hanya untuk 500 GT, sedangkan dermaga kedua ini mencapai 2.000 GT.
“Kita perlu meningkatkan pelayanan penyeberangan. Karena ini penting bagi kesejahteraan masyarakat. Akses ini menjadi penentu harga bahan pokok bagi saudara kita di Kepulauan Mentawai,” sebut Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan DR. Umar Aris, dalam kunjungan ke Sumbar, Sabtu (12/9/2020).
Ikut dalam kunjungan tersebut, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumbar, Deny Kusdyana, Kasi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, Herwanto, GM ASDP Padang, Asril dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fakhri.
Umar juga menyaksikan langsung jembatan dermaga Satu Pelabuhan Bungus sudah tidak berfungsi. Kondisi itu menyulitkan akses keluar masuk kendaraan yang naik ke kapal.
Dikatakannya, kunjungan tersebut adalah dalam rangka monitoring. Karena saat ini Kementrian Perhubungan tidak hanya mengutamakan sspek transportasi namun juga keselamatan, pengamanan dan pelayanan.
“Kita tidak hanya memikirkan bagaimana memungut uang dari penumpang, tapi harus memperhatikan aspek tersebut,” katanya.
Namun, seiring dengan merebaknya pandemi covid-19, Kementerian Perhubungan juga harus memastikan faktor kesehatan dalam pelayanan transportasi. Untuk itu semuanya mengawal betul agar penerapan kesehatan dalam pelayanan transportasi berjalan dengan baik.
“Yang pasti apa yang saya lihat dari kunjungan ini menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada pimpinan di Jakarta, Menteri Perhubungan. Apakah di Sumbar sudah berjalan baik, sejauh mana kinerja berjalan. Karena kondisi tertentu bisa saja ada kendala. Akan ada berbagai macam kendala, baik eksternal maupun internal,” katanya.
Meski begitu, kata Umar, sampai saat ini dari indikator yang harus dipenuhi dalam pelayanan transportasi, sudah berjalan dengan baik di Sumbar. Koordinasi juga berjalan dengan baik.
“Semuanya sangat mendukung. Mulai dari kabupaten/kota dan provinsi,” ulasnya.
Sementara itu, Kepala BPTD Sumbar, Deny Kusdyana menyebutkan, sekarang ada peningkatan arus penumpang dan barang dari darat ke Kepulauan Mentawai. Peningkatan itu naik sekitar 5 persen/tahun. Namun, peningkatan itu tidak sejalan dengan pelayanan transportasi penyeberangan.
Kapal yang melayani Padang-Mentawai masih dengan kapasitas 500 GT, jenis Roro. Tak jarang jadwal keberangkatan molor. Karena kondisi cuaca buruk, ombak tinggi. Akibatnya pasokan bahan pokok ke Mentawai juga terganggu.
Kondisi itu secara langsung menjadi faktor utama menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok di Mentawai melonjak tinggi. Bahkan berkali-kali lipat dibanding di Padang. Kondisi itu pula menyebabkan Mentawai mencatat angka inflasi yang tinggi.
“Jika kapalnya besar, ombak besar bisa laju terus. Selama ini ombak besar, kapal jalannya menyisir, atau menunda keberangkatan. Untuk itu dengan pasokan sembako lancar, kebutuhan di suplay dari darat. Inflasi dapat ditekan,” harapnya.
Untuk itu, Deny berharap pembangunan itu dapat berlanjut hingga tahap II pada 2021. Karena anggaran pembangunan pada 2020 baru sebanyak 25 persen, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk menuntaskan 75 persen lagi.
Di sisi lain, pada 2020 ini BPTD juga membenahi dermaga Satu Pelabuhan Bungus. BPTD akan memperbaiki Mobile Bridge (MB). Pintu masuk bagi mobil ke kapal. Untuk perbaikan ini sudah dianggarkan Rp5,9 miliar. Saat ini sedang proses lelang.
“MB yang akan dicabut, diganti. Ketika melakukan perbaikan, kita akan pinjam Pelabuhan Perikanan sementara agar pelayanan kapal ke Mentawai tidak terhenti,” ujarnya.
Terminal Anak Air
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Kementrian Perhubungan Umar juga mengunjungi pembangunan Terminal Tipe A, Anak Air Lubuk Buaya Padang. Terminal Anak Air harus benar-benar bermanfaat. Jangan seperti terminal-terminal terdahulu, jadi hiasan saja. Menurutnya, multiplier effect terminal bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan UMKM, seperti kerajinan tangan, dan oleh-oleh dari Sumatera Barat, minum kopi di sini.
Diperkirakan, terminal tersebut rampung hingga akhir 2020. Dioperasikan pada 2021. Terminal ini dibangun di lahan Pemko Padang seluas 4,5 hektare, dengan dana APBN khusus sebesar Rp72 miliar.
Diperkirakan 2,7 hektare terpakai untuk terminal dan selebihnya untuk pembangunan area komersil serta balai pengujian kendaraan bermotor.
(rel/eds)
