 |
| Kepala Kementerian Agama Kota Padang, Marjanis. |
mjnews.id – Minim infrastruktur dan jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya ke depan. Itu menjadi catatan khusus dalam peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.
Guna mengatasi persoalan itu, para pimpinan pondok pesantren harus pun diminta lebih aktif dan kreatif mencari sumber dana untuk pembangunan pondok pesantren tersebut.
Hal itu dikatakan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang, Marjanis, Kamis (22/10/2020).
Disebutkannya, di Padang saat ini terdapat sebanyak 15 Pondok Pesantren (Ponpes) dengan jumlah kurang lebih 6.000 santri.
Kondisinya saat ini, memang banyak ponpes yang masih minim infrastruktur bangunan ponpes dan jumlah guru PNS. Dalam kondisi minim tersebut, ponpes tetap berupaya keras mencetak santri berkualitas dan sehat.
“Kita akui, masih banyak ponpes yang sangat butuh uluran tangan untuk pembangunan, sementara itu dana diperoleh terbatas,” ujar Marjanis.
Menurut Marjanis, ada juga ponpes yang cukup maju dan tak terlalu bergantung dengan bantuan anggaran pemerintah dengan mencari bantuan dari pihak swasta, termasuk bantuan dari luar negeri.
Sebagai contoh Pondok Pesantren Ar Risalah yang cukup maju dengan fasilitas sangat memadai.Bahkan, santrinya pun banyak pula dari luar negeri. Kemudian, kualitas santrinya pun tak perlu diragukan lagi dengan kerapkali menjuarai perlombahan tingkat nasional baik di kalangan sesama santri maupun sekolah swasta.
Dikatakan Marjanis, tema Hari Santri Nasional kali ini, Santri Sehat Indonesia Kuat. Itu telah dibuktikan dengan hingga kini, belum ada santri di Padang yang positif terpapar covid-19.
Dijelaskan Marjanis, dalam peringatan Hari Santri Nasional kali ini Di Kota Padang dimeriahkan dengan upacara hari santri, penampilan bakat dan minat santri dan zikir bersama pada Selasa (20/10/2020).
Di samping itu diadakan pertemuan secara virtual seluruh Kepala Kemenang se-Sumbar.
Ditambahkannya, ponpes membantu pemeritah dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebab, pendidikan tersebut tak bisa semuanya terlalu bersandar dengan pemerintah sehingga, ponpes ini hadir dari masyarakat untuk masyarakat.
(*/eds)
