 |
| Anggota Kompolnas, Yusuf Warsim. |
mjnews.id – Dalam hitungan bulan, Jenderal Polisi Idham Azis bakal pensiun sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), tepatnya di Januari 2021. Sekaitan dengan ini, bursa calon Kapolri pun sudah mulai menggeliat dengan munculnya sejumlah nama beken yang digadang-gadang sebagai Tribrata-1.
Soal kriteria calon Kapolri ini, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsim dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?” di Media Center DPR RI, Senayan, Kamis (26/11/2020) mengatakan, setiap Kapolri memiliki tantangan dan massanya.
Bila merujuk pada grand strategy Polri, di masa kepemimpinan Kapolri mendatang nantinya, tantangannya masuk dalam tahapan memberikan pelayanan prima terhadap publik. “Setiap Kapolri memiliki tantangan dan massanya. pada 2005-2009 an, tahapannya pada trust building. 2010-2016 masuk tahapan partnership building,yakni membina dan membangun kemitraan antar lembaga, seperti KPK, dan lainnya. Dan 2016-2025 nanti tahapannya masuk pada keunggulan pelayanannya. Sehingga, Kompolnas mendorong Polri memberikan pelayanan prima,” kata Yusuf.
Tidak hanya itu, masih dikatakan Yusuf, Kapolri mendatang juga dihadapkan dengan tantangan Industri 4.0. Hal itu, sambung dia, sesuai dengan konsep kepolisian yang demokratis.”Kalau coba kita selaraskan ada satu konsep misalnya kepolisian yang demokratis ini adalah strategis kepolisian yang demokratis,” paparnya.
Konsep Polri demokratik itu, menurut Yusuf, yakni pelayanan publik (sesuai grand strategy), melakukan tugas sesuai kehendak hukum, transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan terhadap HAM termasuk perlindungan ekonomi sosial dan budaya. Oleh karena itu, ia berharap, siapapun calon Kapolri yang terpilih dan disetujui DPR RI nanti, tidak mengecewakan atau tidak sesuai harapan, yakni bagaimana peran Polri yang dapat bersinergitas dengan masyarakat.
“Polri harus berada dekat di dalam masyarakat tidak berjarak, ini yang menjadi kriteria strategis untuk calon Kapolri kita ke depan bagaimana menjalani dengan konsep kepolisian yang demokratis,” pungkasnya.
Sedang Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid menyebutkan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan, penentuan calon Kapolri berada sepenuhnya di tangan Presiden, dengan persetujuan Dewan. “Kita ini sebenarnya sedang menebak-nebak saja siapa calon Kapolri. Sesuai aturan UU bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu Presiden dengan persetujuan DPR,” kata Jazilul.
Gus Jazil sapaan akrab politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, memprediksi bahwa Presiden Jokowi akan melayangkan nama calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz, pasca Pilkada serentak pada 9 desember 2020 nanti. “Dugaan saya, presiden akan mengusulkan setelah Pilkada serentak nanti. Dan yang diusulkan kemungkinan hanya satu nama saja. Karena dalam aturan UU tidak ada batasannya dalam pengajuan calon Kapolri. Tetapi, setiap pengusulannya harus disertai dengan alasannya,” tambahnya.
Jazilul juga menerangkan, masih berdasarkan aturan perundang-undangan, nama calon Kapolri yang diserahkan presiden akan langsung disetjui DPR.
“Saya yakin calon yang disampaikan presiden akan disetujui DPR. Karena DPR memiliki tengat waktu 20 hari untuk memberikan persetujuannya. Bila kemudian DPR tidak memberikan jawaban, maka dianggap DPR telah menyetujuinya,” pungkas Wakil Ketua MPR RI ini.
Jangan SARA
Sementara itu, Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Homaidi meminta agar jabatan-jabatan publik, seperti jabatan polisi maupun tentara, jangan dikaitkan dengan SARA. Untuk itu, dia berharap suksesi ditubuh Polri berjalan secara profesional dan berdasarkan track record kandidat.
“Bukan melihat dari latar belakang agama, suku maupun golongan. Polri itu adalah institusi penegakan hukum, instrumennya negara untuk Kamtibmas, dan tidak ada kaitannya dengan lembaga keagamaan. Jadi, jabatan Kapolri tidak ada kaitan muslim atau non muslim. Siapa pun, bisa jadi Kapolri asal memiliki track record yang bagus, profesional dan kompeten. Termasuk Komjen Listyo Sigit yang saat ini menjabat Kabareskrim,” tegas Edi Homaidi.
(ery)
