 |
| Ilustrasi |
mjnews.id – Kabar mengejutkan di awal tahun ajaran baru 2020-2021 datang dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Semua kepala SMP negeri di Inhu mendadak mengundurkan diri dari jabatannya.
“Iya benar, seluruh kepsek SMP negeri di Inhu mengundurkan diri dari jabatannya. Seluruhnya ada 64 kepsek yang meminta mengundurkan diri,” kata pelaksana tugas Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Inhu, Ibrahim, kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).
Ibrahim menyebut pengunduran diri ini disampaikan lewat perwakilan enam kepala sekolah. Surat itu diterima Kadisdikbud Inhu pada Selasa (14/7/2020).
“Jadi kemarin siang menjelang sore ada enam kepsek yang mewakili seluruhnya, bertemu dengan saya yang habis rapat. Mereka menitipkan surat pengunduran diri para kepala sekolah ke saya,” kata Ibrahim seperti dilansir detik.com.
Ibrahim mengaku terkejut saat menerima surat pengunduran diri para sekolah itu. Surat tersebut dalam satu bundel di plastik yang diterimanya.
“Perwakilan tersebut menyampaikan surat itu ke saya, bahwa mereka seluruhnya mengajukan pengunduran diri sebagai kepala sekolah,” kata Ibrahim.
Dalam pertemuan singkat itu, katanya, utusan ini berkeinginan mereka dikembalikan menjadi tenaga pengajar biasa. “Jadi mereka mengajukan pengunduran diri sekaligus meminta menjadi guru biasa saja,” kata Ibrahim.
Diganggu Soal Dana BOS
Informasi terbaru, alasan mundurnya 64 kepala SMP tersebut, karena mereka tak tenang ada gangguan soal pengelolaan dana BOS.
Menurut Ibrahim, para kepsek dimaksud menerima banyak gangguan dari pihak eksternal.
“Para kepsek tidak merasa nyaman dalam mengelola dana BOS tersebut. Alasannya, banyak pihak eksternal yang sering mengganggu mereka,” kata Ibrahim.
Salah satu pihak yang dianggap mengganggu adalah oknum LSM. Dia mengatakan banyak pihak eksternal mencari-cari kesalahan dalam pengelolaan dana BOS.
“Iya itu (oknum LSM). Itu pengakuan mereka mengapa mengundurkan diri. Banyak oknum yang mengganggu pelaksanaan dana BOS. Dikerjakan yang benar pun tetap dianggap salah oleh oknum-oknum eksternal itu,” kata Ibrahim.
Ibrahim mengaku bakal menelusuri lebih jauh soal gangguan eksternal tersebut. Ia mengatakan selama ini ada kepsek yang meminta agar dirinya tidak mengelola dana BOS.
“Saya belum mendalaminya soal gangguan eksternal itu. Ini baru sekilas saja dari keluhan mereka yang disampaikan ke saya,” kata dia.
“Sampai ada selama ini kepsek selama ini memohon agar mereka jangan mengelola dana BOS padahal jumlahnya hanya Rp54 juta saja. Ya itu alasannya, benar pun pengelolaannya, tetap dianggap salah oleh oknum-oknum eksternal,” sambungnya. (*)
