 |
| Penandatanganan nota kesepahaman Ombudsman RI dengan Unand secara virtual. (Ist) |
mjnews.id – Ombudsman Republik Indonesia menyepakati kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) Padang dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) berlangsung secara virtual di Padang, Kamis (3/9/2020), ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan Rektor Unand Prof Yuliandri.
Amzulian mengatakan bagi Ombudsman nota kesepahaman penting dan strategis. Paling tidak menyangkut dalam pendidikan dan pelatihan, banyak mahasiswa yang magang di Ombudsman, diantaranya berasal dari Unand.
“Bagi Ombudsman mereka yang magang penting, namun Ombudsman juga sangat selektif, salah satu yang mendasari mahasiswa magang adalah adanya MoU,” jelasnya.
Ia menyebutkan melalui MoU ini, ke depannya pengetahuan dan peningkatan kepedulian terhadap pelayanan publik diharapkan semakin meningkat.
“Mudah-mudahan MoU ini dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya oleh Ombudsman RI dan Unand,” ujarnya.
Sementara Rektor Unand Prof. Yuliandri mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat sinergi antara Ombudsman dan Unand.
“Nota kesepahaman ini merupakan upaya kita bersama untuk memperkuat sinergi program kerja antar institusi dalam rangka mendorong perwujudan pelayanan publik yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Unand mencakup pencegahan maladministrasi, penyelesaian laporan masyarakat dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
Yuliandri menjelaskan nota Kesepahaman ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan program-program dan kegiatan nyata terkait dengan bidang-bidang yang ada dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.
Penandatanganan Mou dirangkai dengan kegiatan Kuliah Umum oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dengan tema “Refleksi Pelayanan Publik di Indonesia”.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor IV Unand Dr Hefrizal Handra, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani, dan Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Dwi Ciptaningsih serta Kepala Biro Humas dan IT Ombudsman RI Wanton Sidauruk.
(eds)
