Parlemen

Dianggarkan Rp 150 Miliar, Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang Dimulai 2021

80
×

Dianggarkan Rp 150 Miliar, Pembangunan Gedung DPRD Kota Padang Dimulai 2021

Sebarkan artikel ini
syafrial kani
Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani

mjnews.id – Pembangunan gedung DPRD Kota Padang di kawasan pusat pemerintahan Aia Pacah akan dimulai tahun 2021 seiring mulai dialokasikannya anggaran untuk itu. Total anggaran pembangunan mencapai Rp150 miliar dari dana APBD Padang yang dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak).

“Untuk tahap awal gedung DPRD Kota Padang adalah pembangunan pondasi, slop dan infrastruktur bagian bawah,” ujar Ketua DPRD Syafrial Kani, Selasa (15/9/2020).

Lokasi pembangunan gedung tersebut di samping Balaikota Aia Pacah bekas Bappeda. 

Diperkirakan lama pembangunan memakan waktu tiga tahun karena memakai sistem multiyears.

“Jika selesai dibangun gedung baru DPRD tersebut, sangat besar kemungkinan tidak ada lagi rapat-rapat di hotel karena sudah representatif,” ulas Ketua DPRD.

Dijelaskan, gedung DPRD Padang tersebut dibangun 3 lantai dengan 4 bangunan utama. Dari 4 bangunan utama tersebut, bangunan ruang paripurna terletak pada baguan tengah dengan daya tampung sebanyak 500 orang.

Pada ruang paripurna tersebut lantai 1 dipakai untuk ruang resepsionis dan lobi. Lalu pada lantai 2 dan 3 ruang paripurna yang digabung menjadi satu ruangan paripurna yang lengkap dengan fasilitasnya.

Selanjutnya, 3 bagian utama lain lantai 1 adalah ruang sekretariat dewan dan ruang komisi, lantai 2 ruang anggota, pimpinan DPRD dan lantai 3 ruang fraksi, ruang badan legislasi, badan anggaran, badan kehormatan dan badan anggaran. Bila dilihat konsep bangunan, seperti bangunan tigo tungku sajarangan.

Bangunan gedung DPRD Padang yang baru tersebut dirancang ramah gempa yang mampu menahan gempa 9 Skala Richter (SR).

Anggota dewan dan sekretariat sangat menyambut baik pembangunan gedung DPRD Padang tersebut karena mulai terpusat di pusat pemerintahan Aia Pacah.

Selain itu gedung bundar Sawahan 50 Padang ini sudah tidak representatif lagi menampung kebutuhan kegiatan kedewanan.

(bim)

Kami Hadir di Google News