 |
| Gedung mewah DPRD Dharmasraya, di sanalah wakil rakyat ini membahas anggaran daerah. (Ist) |
mjnews.id – Agaknya, Anggota DPRD Dharmasraya bisa bernafas lega, pasalnya pada Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), wakil rakyat ini mengalokasikan dana senilai Rp23,2 miliar hanya untuk kunjungan kerja, studi banding, sharing informasi dan kegiatan rutin lainnya. Dana sebesar itu terbilang sangat besar karena dialokasikan ketika pandemi Covid-19 merebak.
Selain itu, wakil rakyat ini juga mendapat alokasi dana untuk tunjangan dan gaji senilai lebih kurang Rp12,2 miliar. Ditambah lagi untuk gaji sekretariat Rp 1,6 miliar. Jika ditotal dana yang harus dihabiskan DPRD sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp27 miliar.
“Pada dokumen APBD-P tercatat sebanyak itu serta rinciannya,” ungkap Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Dharmasraya, Pariyanto melalui Kepala Bidang dinas setempat, Rasym Nofriadi, Rabu (16/09/2020).
Lanjut Rasym Nofriadi, pembahasan APBD-P ini sudah melalui proses panjang dan kajian yang jelimet. APBD-P ditetapkan senilai Rp1,015 triliun.
“APBD-P sudah disahkan, Selasa (15/9/2020). Selanjutnya dokomen APBD-P ini akan dikirim ke Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi guna mendapatkan registrasi perda,” terangnya.
Lanjut Rasym Nofriadi, setelah diregistrasi, maka akan dilakukan pencairan sesuai rekapitulasi yang tertera pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) di masing- masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) di jajaran Pemkab Dharmasraya.
“Paling lambat pertengahan Oktober 2020 ini anggaran yang dimaksud sudah bisa dicairkan,” pungkasnya.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Syamsuir Djaka, selaku wakil rakyat yang mendapat ama nah dari rakyat seharusnya kepentingan masyarakat diatas segalanya.
“Anggaran Rp23,2 miliar untuk kunjungan kerja, studi banding, sharing informasi dan kegiatan rutin lainnya termasuk besar. Alangkah baiknya dana itu dikurangi, kemudian dialokasikan untuk program kerakyatan,” katanya.
Menurutnya, dengan mengurangi angka tersebut, anggaran pro rakyat yang digaung-gaungkan selama ini menjadi nyata. DPRD dipilih bukan untuk memuluskan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat.
Ia berharap, DPRD selaku perpanjangan tangan rakyat, yang dipercaya mampu menjalankan harapan rakyat serta mengawasi jalanya roda pemerintahan lebih mendengarkan jeritan aspirasi warganya.
“Saat ini masyarakat tengah menjerit karena himpitan ekonomi, seharusnya kondisi itu yang menjadi perhatian serius dari para wakil rakyat tersebut. Saya menilai DPRD belum pro rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekwan DPRD Dharmasraya, Nasution saat dikonfirmasi melalui telepon memberikan jawaban berbeda sehubungan alokasi dana untuk DPRD. Katanya, pada APBD Perubahan, DPRD dapat anggaran senilai kurang lebih Rp1,4 miliar.
“Iya Rp1,4 miliar untuk semuanya,” terang sekwan.
Saat disinggung belanja langsung dan belanja tidak langsung di sekretariat DPRD, Nasution mengaku kurang faham. Saat konfirmasi lebih dalam, sekwan terkesan mengelak sembari menutup telepon.
“Maaf saya ada tamu,” pungkasnya seperti dilansir topsatu.com.
(rta)
