 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang, Junaidy Hendri. |
mjnews.id – Menyikapi banjir yang terjadi saat musim penghujan di Kota Padang saat ini, Anggota DPRD Padang, Junaidy Hendri meminta kepada pemerintah kota melalui Dinas PUPR melakukan kontrol terhadap resapan air pada drainase yang ada.
“Kita meminta Dinas PUPR memperhatikan agar resapan air dari drainase itu untuk dipastikan berjalan efektif. Apalagi saat hujan, genangan air cukup luar biasa terjadi di Padang pada musim penghujan sekarang,” kata Wakil Ketua Komisi III ini, Jumat (8/9/2020).
Menurut Junaidy Hendri drainase yang ada di lingkungan masyarakat, itu harus dipastikan mengalir secara efektif ke drainase induk sampai ke muara.
“Kita perhatikan, permasalahan banjir bukan saja karena sumbatan, namun juga disebabkan tertutupnya saluran saluran tersebut untuk kebutuhan kebutuhan trotoar dan akses keluar masuk toko dan rumah masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Dinas PUPR juga harus memastikan air disaluran drainase tidak mendapatkan hambatan, tidak saja mengalir dengan cepat kemuara tetapi juga masuk ke dalam permukaan bumi secara cepat.
Politisi PKS ini meminta, tidak semuanya yang dibetonisasi dan berharap kepada masyarakat, drainase drainase lingkungan, sebelum masuk ke drainase drainase induk, ditingkat kecamatan atau tingkat kota, dapat dirawat bersama sama.
“Mungkin melalui pemerintah kota, agar mendorong maayarakat untuk selalu bergotong royong membersihkan saluran drainase, khusus didepan rumah masing – masing,” imbaunya.
Ia menambahkan, khusus daerah daerah sentral ekonomi, kami perhatikan banyak drainase utama banyak yang ditutup. Nah untuk kebutuhan ekonomi, maka kita minta kepada pemerintah, untuk memastikan, tidak semuanya drainase itu yang ditutup.
“Karena kalau ditutup semuanya, tentu kontrolling penumpukan sendimen tidak terpantau. Dan akan terjadi hambatan pada lajur air dari saluran drainase yang menjadi penyebab banjir,” ungkap anggota dewan tiga periode ini.
Untuk itu Junaidy minta, agar pemerintah mengawasi masyarakat dan masyarakat memberi perhatian untuk tidak menutup drainase yang ada dipetak petak tokonya sehingga aliran air dari drainase lingkungan bisa mengalir ke drainase induk di tingkat kecamatan dan dari sana juga akan mengalir ke drainase induk ditingkat kota.
“Tapi setahu saya, drainase-drainase yang ditutup oleh pemilik toko itu semestinya harus ada izin dari pemerintah dan pemerintah itu membolehkan menutup drainase itu hanya untuk jalur kendaraan keluar-masuk saja,” pungkasnya.
(bim)
