 |
| Menhub Budi Karya Sumadi bersama Menteri KKP, Ketua BKPM dan Gubernur Maluku saat meninjau Tulehu, Ambon menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan. |
MJNews.id – Untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi kawasan terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, akhir pekan lalu.
Lebih jauh Menhub Budi, seperti diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Junaidi di Jakarta, Minggu (7/2/2021), pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. “Oleh karenanya kami sudah melakukan studi secara mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank bahwa daerah ini (Tulehu, Ambon) menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan,” jelas Menhub saat mengunjungi daerah Tulehu, Ambon yang menjadi salah satu alternatif lokasi dibangunnya Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.
Turut hadir bersama Menhub dalam kunjungan kerja itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Menurut Menhub, daerah Tulehu, Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
“Kami akan menujuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” tutur Menhub.
Dikatakan, pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara itu, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk melakukan sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian. “BKPM akan mendukung penuh terkait dengan kemudahan perizinan dan pola kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Maluku menjadi pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia,” ujarnya
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan siap membantu Pemerintah Pusat terkait dengan pembebasan lahan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.
Ia mengungkapkan, saat ini Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Menhub Budi Karya menambahkan, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku. “Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional,” imbuhnya.
(*/eds)
