mjnews.id – Beberapa daerah sudah menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun di beberapa daerah penerapan PSBB disinyalir mengganggu distribusi kebutuhan pokok.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas yang membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok, Selasa (28/4/2020).
“Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, memang saya mendengar ada 1, 2 yang sudah mulai terganggu terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat,” tuturnya.
Jokowi mengungkapkan distribusi menggunakan pesawat di beberapa wilayah yang menerapkan PSBB memang mengalami gangguan. Sebab selama ini angkutan kargo pesawat berbarengan dengan angkutan penumpang.
“Karena yang namanya pesawat kalau yang jalan hanya kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitung-hitungannya akan sangat sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang,” tuturnya.
Jokowi pun menginstruksikan agar dicarikan jalan keluar atas kondisi tersebut. Dia meminta agar distribusi bahan pokok tetap berjalan tanpa kendala di tengah pandemi Corona.
“Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga jangan sampai distribusi bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu karena kita sekali lagi adalah negara kepulauan,” tegasnya dikutip detikFinance.
Jokowi mengaku menerima laporan adanya sederet komoditas kebutuhan pokok yang defisit di beberapa provinsi. Seperti stok beras ternyata defisit di 7 provinsi. Lalu stok jagung terjadi defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi.
“Stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi,” tambahnya.
Selain itu stok gula pasir juga diperkirakan defisit di 30 provinsi. Lalu stok bawang putih juga diperkirakan defisit di 31 provinsi. Hanya stok untuk minyak goreng yang diperkirakan cukup untuk 34 provinsi.
Dalam rapat terbatas khusus untuk membahas pasokan bahan pokok itu, Jokowi khawatir adanya krisis pangan seperti yang diperkirakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Untuk itu, ia menginstruksikan para menteri terkait untuk melakukan hitungan cepat atas kebutuhan bahan pokok setiap provinsi.
“Agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung,” pinta Jokowi.
Ia juga minta agar dilakukan pendistribusian yang baik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit.
“Oleh sebab itu transportasi distribusi pangan antar provinsi, antar wilayah, antar pulau tidak boleh terganggu,” tegasnya. (*)
