Mundurnya Wakil Bupati Blitar H. Rahmat
Santoso, S.H.M.H yang sering disapa Makdhe Rahmat banyak membuat banyak kehilangan dikalangan masyarakat Kabupaten Blitar.
Meskipun mundurnya Makdhe Rahmat adalah perintah konstitusi pencalonannya sebagai Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Jatim IX Bojonegoro, Tuban, namun diproses pengundurannya menjadi hal fenomenal di Kabupaten Blitar, itu karena selama Pemerintahan Kab. Blitar di pimpin Bupati Rini Syarifah, Rahmat Santoso sebagai wakilnyalah yang selama ini dikenal lebih dekat dengan rakyat bahkan dengan Media dan LSM.
Bersamaan dengan mundurnya Rahmat Santoso mulai muncul dugaan-dugaan ketidak harmonisan dan ketidak profesionalan sistem tata kelola Pemerintahan Kab. Blitar dibanyak Organisasi Perangkat Daerah, juga dugaan-dugaan penyimpangan penyelenggaraan proyek di Kab. Blitar diantaranya RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Rp. 27.580 Milyar, Lelang proyek jembatan Rp. 12,608 Milyar, Proyek Puskesmas Kecamatan Talun Rp. 8 Milyar, Pengadaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Blitar bahkan dugaan penguasaan dan pengelolaan sumber air secara ilegal oleh PDAM Kab. Blitar. Disisi lain Bupati Blitar Rini Syarifah di beberapa media menyampaikan Pemkab Blitar tidak terpengaruh dengan mundurnya Rahmat Santoso sebagai Wakil Bupati.
Mengomentari hal tersebut Ketua LSM LASKAR (Lembaga Swadaya
Kerakyatan) SWANTANTIO H.I akrab dipanggil TIO menyatakan “saat ini rakyat
Kab. Blitar ibarat KUTHUK KELANGAN BABON (anak ayam kehilangan induknya).
Makdhe Rahmat adalah sosok pemimpin yang bisa mengerti, tahu dan memahami
keadaan rakyat.
Selama lebih kurang 33 bulan ini yang saya amati dia sering turun ke bawah peduli dan kooperatif dengan rakyat, juga teman-teman Media dan LSM.
Tidak kayak Bupati yang hanya suka acara “CEREMONY DAN ANTI KOMUNIKASI”, kata Tio. Menanggapi pendapat beberapa kalangan tentang diambil panggungnya
Bupati Blitar oleh Wakilnya, Tio menyatakan “Rakyat Kabupaten Blitar sudah bosan dan tidak butuh dipimpin orang-orang pintar, yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang MBENEH ( baik hati), MBENEH ISO Ngemong Rakyat yang bisa membawa nyaman dan sejahtera tidak cuma bisa bermain kata-kata yang malah membuat rakyat menderita.
Yang saya tahu selama kepemimpinan Bupati Rini Syarifah ketika teman-teman LSM atau Kelompok masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui Forum Demonstrasi, Makdhe Rahmatlah yang menemui dan bisa diajak komunikasi. Beberapa warga ada masalah juga dia yang on time, teman-teman Perangkat Daerah ada masalah juga dia yang all out membantu cari solusi terkait pemberitaan media, Makdhe juga yang kooperatif”. Masih lanjut Tio “sekarang dia mundur menjadi Wakil Bupati karena Pencalegkannya dari Partai PAN DPR RI Jatim IX, itu adalah hak beliau sebagai warga negara dan itu adalah kewajiban konstitusi beliau, namun yang jelas saat ini rakyat Kab. Blitar kehilangan sosok Bapak yang MBENEH, kalau hal ini tidak segera disikapi secara bijaksana oleh para punggawa PEMKAB BLITAR terutama Bupati sebagai pemegang tongkat komando, ya mungkin agak bahaya kedepannya, terbukti lo, beberapa waktu lalu teman-teman media sudah melakukan aksi demonstrasi, dan apakah pada saat itu Bupati menemui? tidak to, begitu kok kata Bupati, mundurnya Wakil Bupati tidak berpengaruh dan Wakil Bupati mengambil alih panggungnya beliau. Sebaiknya Bupati Rini Syarifah mundur juga dari jabatannya karena rakyat juga kecewa dengan kepemimpinannya, seharusnya dia malu dengan kegagalan semua program visi misinya selama ini,” tandas Tio.
Perlu diketahui LSM LASKAR yang dikomandani Tio saat ini, juga menangani
beberapa temuan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kab. Blitar dan bahkan saat ini sudah ada beberapa dugaan kasus sudah menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Blitar. (Bud)
