mjnews.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum di KPK.
“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Jokowi yakin KPK bekerja secara profesional dan transparan. Dia juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Jokowi.
Edhy Prabowo bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK pada dini hari tadi. Salah satu yang ikut ditangkap adalah istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi, yang merupakan anggota Komisi V DPR yang kemudian dibawa ke gedung KPK dini hari tadi.
“Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Ketujuh belas orang itu di antaranya Edhy beserta istri, beberapa pejabat KKP, dan pihak swasta. Penangkapan dilakukan di dua lokasi, yakni Jakarta, termasuk Bandara Soetta, dan Depok.
“Rabu, 25/11/2020, KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi, di antaranya Jakarta dan Depok, Jabar, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar jam 00.30 WIB,” ujarnya.
KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dkk. Saat ini mereka yang ditangkap masih berstatus terperiksa.
Kabar mengenai penangkapan Edhy Prabowo ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron mengatakan penangkapan tersebut diduga terkait ekspor benur atau benih lobster.
“Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur,” kata Ghufron, Rabu (25/11/2020).
Lalu, bagaimana reaksi Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto?
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Prabowo sudah mengetahui penangkapan Edhy di Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari tadi. Prabowo menunggu informasi selanjutnya dari KPK.
“Kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Partai Gerindra mengetahui penangkapan Edhy itu dari media. Dasco sendiri terakhir kali berkomunikasi dengan Edhy sebelum berangkat ke Amerika Serikat.
“Mungkin 2 minggu yang lalu atau 12 hari yang lalu, saya lupa,” ujarnya.
Edhy Prabowo saat ini menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) di Partai Gerindra. Dasco belum ingin komentar lebih jauh. Pihaknya menunggu penjelasan resmi KPK.
“Nah untuk itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujarnya.
Sudah ingatkan
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD) Bambang Purwanto menyebut Komisi IV sudah mengingatkan soal ekspor benih lobster.
“Ekspor benih lobster dari awal sudah kami ingatkan karena kita sebagai produsen lobster tentu harus dijaga jangan malah ekspor benih,” kata Bambang kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Bambang mengatakan, seharusnya pemerintah memberdayakan nelayan terkait benih lobster. Bukan malah mengekspor benih ke luar negeri.
“Harus punya semangat budi daya sekaligus memberdayakan nelayan kita agar memiliki nilai tambah untuk kesejahteraan nelayan. Jadi unsur ke hati-hatian baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri juga mekanisme atau tata kelola harus cermat,” ucapnya.
Tak hanya itu, Bambang juga mengingatkan Edhy Prabowo berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ekspor itu. Sebab, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, semua orang bisa memantau.
“Hati-hati serta di era keterbukaan ini semua bisa memantau setiap kebijakan dan di Komisi IV sudah sering kita ingatkan,” ujarnya sebagaimana dilansir detikcom.
(*)
