Headline

KPK: Hanya Butuh Satu Menit Menentukan Korupsi atau Tidak

87
×

KPK: Hanya Butuh Satu Menit Menentukan Korupsi atau Tidak

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Tanah Datar
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di aula eksekutif kantor Bupati Tanah Datar.

mjnews.id – Ketua Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Satgas 9 Sugeng Basuki menyatakan, korupsi itu amat menggoda dan membutuhkan keseriusan semua pihak dalam mencegahnya.

 

“Godaan korupsi itu amat tinggi, hanya butuh satu menit untuk menentukan langkah korupsi atau tidak,” ujarnya, Rabu (25/11/2020), di aula eksekutif kantor Bupati Tanah Datar, Nagari Pagaruyung, saat tampil menjadi narasumber pada sebuah kegiatan rapat koordinasi.

 

Rapat koordinasi itu merupakan usaha pencegahan korupsi, monitoring dan evaluasi terkait program optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset, serta capaian nilai Monitoring Center of Prevention (MCP), sebagai salah satu langkah pencegahan perilaku korupsi.

 

Turut hadir pada kesempatan itu Sekda Irwandi, Inspektur Altri Suandi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan para kepala bagian di lingkup Setdakab Tanah Datar.

 

“Pada 2019 lalu KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan sebagai langkah utama memberantas korupsi. Kita sengaja melakukan MCP, karena memiliki posisi strategis dalam menata langkah pencegahan prilaku korup itu,” tegas Sugeng.

 

Menurutnya, dalam mendukung pelaksanaan kerja, sehingga bisa terjauh dari perilaku korupsi, pihaknya selalu siaga untuk memberi layanan konsultasi dan saran.

 

Prinsipnya, kata dia, semua aparatur pemerintah diharap dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila hal itu bisa dilakukan, Sugeng optimis, semua institusi pemerintah dan para pelaksananya dapat aman dari perilaku korup dan tidak berurusan dengan aparat hukum.

 

“Ada delapan area intervensi yang menjadi aksi pencegahan korupsi terhadap pemerintah daerah, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu, aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa,” jelasnya.

 

Sekda Irwandi pada kesempatan itu mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi KPK pada triwulan II, Tanah Datar masih berada pada angka 55%, dan untuk triwulan III tentu diharapkan lebih baik lagi, karena telah menindaklanjuti hasil evaluasi KPK untuk lebih baik lagi.

 

Ke depan, tegasnya, segenap jajaran OPD terkait diminta untuk lebih optimal lagi dalam pencapaian aksi KPK, sehingga seluruh target yang ditetapkan tercapai. Terpenting adalah, ucap Irwandi, aksi pencegahan korupsi benar-benar diterapkan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan korupsi di Tanah Datar.

 

“Rakor ini sebagai salah satu sarana memantau sejauh mana pencapaian pencegahan korupsi yang dilakukan. Terima kasih dan selamat datang atas kunjungan tim ke Tanah Datar, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan kami,” sebutnya.

(Musriadi Musanif)

Kami Hadir di Google News