 |
| Ilustrasi. (Net) |
mjnews.id – Bank Indonesia (BI) dan China telah sepakat membentuk kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung (Local currency settlement). Kedua negara ini tak lagi menggunakan mata uang dolar AS.
Kesepakatan ini dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Yi Gang. Dalam keterangan resmi BI disebutkan kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Selasa (29/9/2020).
“Hal tersebut akan memperluas kerangka kerja sama LCS yang telah ada antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand, Bank Negara Malaysia dan Kementerian Keuangan Jepang,” tulis keterangan resmi BI, Rabu (30/9/2020).
People’s Bank of China dan Bank Indonesia sepakat untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung.
“Hal tersebut meliputi, antara lain, penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung dan perdagangan antarbank untuk mata uang Yuan dan Rupiah,” jelasnya dikutip dari detikFinance.
Kerja sama ini akan diperkuat melalui sharing informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Tiongkok dan Indonesia. Kolaborasi antara People’s Bank of China dan Bank Indonesia ini penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia.
Otoritas kedua negara memandang hal tersebut akan berkontribusi positif dalam mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian perdagangan dan investasi langsung antara kedua negara.
Negara sebelum China yang resmi menggunakan mata uang lokal adalah Jepang. Transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung tak lagi menggunakan dolar AS dan bisa menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
Mengurangi Kebutuhan Dolar AS
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan kesepakatan LCS antara Indonesia dengan China akan mengurangi kebutuhan dolar AS dalam transaksi perdagangan.
“Menimbang besarnya perdagangan kita dengan China kesepakatan ini akan berpengaruh terhadap permintaan dolar AS dalam perdagangan,” kata Piter saat dihubungi detikcom, Rabu (30/9/2020).
Dia mengungkapkan dampaknya terhadap volatilitas rupiah diperkirakan tidak akan cukup signifikan.
“Karena pergerakan rupiah kita menurut pandangan saya lebih terkait kepada keluar masuknya modal asing,” ujar dia.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan dengan adanya perjanjian ini maka eksportir dan importir Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan negara mitra dagangnya.
“Dari 10-15% ke 25%-40% saja pasti akan pengaruh ke volatilitas rupiah,” ujarnya.
Menurut Shinta setelah MoU dengan beberapa negara seperti Thailand, Malaysia dan Jepang maka akan ditunjuk beberapa bank sebagai eksekutor. Setelah itu siapapun akan bisa bertransaksi langsung.
(*)
