 |
| Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin bersama Forkopimda Kota Pariaman mengikuti pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin secara virtual di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Senin 26 April 2021. (humas) |
MJNews.id – Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin bersama Forkopimda Kota Pariaman mengikuti pelakasanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin secara virtual di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Senin 26 April 2021.
Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 bertemakan “Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju”.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melihat kembali dinamika serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di masa yang akan datang.
“Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna meningkatkan layanan tehadap masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ungkapnya.
Pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif, pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan serta keadaan.
Wapres RI juga mengatakan terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda) termasuk dalam masa pandemi Covid-19, perlunya merubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada business as usual atau rutinitas menjadi teknologi informasi dengan memanfaatkan model budaya, SDM unggul, SDA, teknologi informasi dan kearifan lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Serta pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara koboloratif baik antar daerah, antar pusat dan daerah, antar pemerintah dengan swasta secara gotong royong yang akan menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia juga menuturkan bahwa pemetaan masalah dan kapasitas pemerintah daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan.
“Pandemi Covid-19 menjadi contoh pentingnya ketersedian, kelengkapan dan akses data serta respon cepat dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis. Proses digitalisasi diseluruh aspek pelayanan pemerintahan dan pemabanguan sebagaimana kerangka open government di tingkat daerah semakin relevan,” sambungnya.
“Diminta seluruh jajaran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintahan agar selalu menjadi contoh baik dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun dalam menegakkan protokol kesehatan serta menyukeseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia,” tandasnya mengakhiri.
(hms/aa)
