 |
| Wali Kota Genius Umar Gandeng Kemenpan RB Perbaiki Kinerja Pemko Pariaman. |
PARIAMAN, MJNews.id – Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, Walikota Genius umar mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ronald Andrea Annas untuk berdiskusi dan melakukan pendampingan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pariaman melalui daring bersama dengan kepala OPD beserta pejabat struktural, Rabu 2 Juni 2021.
“Saya sering menyampaikan kepada kepala OPD untuk menyelaraskan kinerjanya dengan visi misi Pemko Pariaman, karena Saya memiliki kontrak dengan masyarakat Kota Pariaman yang dituangkan dalam visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman. Melalui kegiatan ini Saya harapkan diperkuat lagi perencanaan kegiatan-kegiatan pada OPD yang disinkronkan dengan visi misi tadi,“ ungkap Genius Umar.
Setiap pejabat pengambil keputusan di Kota Pariaman harus mampu menetapkan target kinerja yang bisa terukur dan pejabat struktural mendukung penuh terhadap capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Dengan sinkronisasi seperti ini maka SAKIP Pemko Pariaman akan lebih baik lagi dan kinerja bisa diukur dengan jelas.
“Sinkronisasi antara Kepala OPD bersama struktural seperti ini, maka SAKIP Pemko Pariaman akan lebih baik lagi dan kinerja bisa diukur dengan jelas serta janji politik Saya kepada masyarakat bisa terealisasi dengan baik. Hasil akhirnya adalah pembangunan di Kota Pariaman jadi lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dengan signifikan,” harapnya.
Ia menambahkan, perencanaan masih ada yang belum jelas sehingga outcomenya tidak tercapai. Sinkronisasi perencanaan tersebut harus dikawal oleh Bappeda, BKPSDM, Inspektoral, Asisten dan Sekda. Target kinerja yang belum terukur dengan baik, akan segera diperbaiki sehingga akan terciptanya singkronisasi antar OPD dengan visi dan misi pemimpin daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Ronald Andrea Annas mengatakan SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Implementasi SAKIP oleh seluruh instansi pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban. Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja. Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan,“ ungkapnya.
Menurut Ronald, SAKIP bisa membantu untuk memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja. kedepan kita berharap Pemko tidak lagi rule based, artinya nanti tidak ada lagi perbaikan yang baru akan dilaksanakan jika ada perintah atau ada aturannya.
(hms/sul)
