 |
| Walikota Payakumbuh, Riza Falepi. |
Payakumbuh, MJNews.ID – Walikota Riza Falepi tidak terima kalau Pemerintah Kota (Pemko) dituding telah mencaplok tapal batas wilayah antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Tudingan itu, katanya, dilayangkan saat rapat paripurna DPRD Limapuluh Kota dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPj) APBD tahun anggaran 2020.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD setempat meminta Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, untuk mengambil sikap tegas terhadap sikap tidak terpuji dari Pemerintah Kota Payakumbuh, karena secara diam-diam telah mencaplok sebahagian wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, terutama yang berada di daerah perbatasan.
Walikota Payakumbuh Riza Falepi, kepada wartawan, Senin 5 Juli 2021, menyampaikan, ada yang aneh dari sikap yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Limapuluh Kota, terkait keluarnya surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang penetapan 10 tapal batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Bahkan menuding, Pemko Payakumbuh telah mencaplok daerah Limapuluh Kota.
“Waktu penentuan tapal batas di Jakarta dari pihak Pemkab Limapuluh Kota tidak datang. Kalau bupati atau wakil tak datang, maka menurut orang Kemendagri dianggap setuju dengan draft perbatasan yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, batas yang ditetapkan Pemerintah Pusat berlaku dalam bentuk Kepmendagri. Sekedar informasi, setiap kali pembahasan di Provinsi dan Kemendagri, bupati jarang hadir. Paling diutus Sekdakab atau Asisten. Harusnya DPRD Limapuluh Kota protes ke eksekutif yang terkesan agak lalai dengan urusan tapal batas, ini kok ke kami di Pemko Payakumbuh,” ujarnya.
Menurutnya, meradangnya anggota DPRD di daerah tetangga itu seperti tidak pernah badunsanak saja antar dua daerah ini. Karena ini bukan persoalan merampok atau merampas hak. Apabila telah ditetapkan batas wilayahnya, masyarakat yang punya tanah tetap orangnya itu juga, tetap diakui tanahnya, tak ada yang diambil atau bertukar.
“Lebih baik DPRD Limapuluh Kota urus jalan dan infrastruktur yang minim di Limapuluh Kota saja. Jangan melucu-lucu saja atau melawak. Kami memiliki tanggung jawab terhadap batas wilayah daerah. Dan kami juga bekerja, dalam setiap penyusunan batas maupun dengan pihak Kemendagri selalu hadir dengan tim lengkap. Jadi kalau marah kepada saya, apa masalahnya? Kalau ingin diperbaiki, silahkan ajukan ke Kemendagri dan jangan komplain ke kita,” tambahnya.
Bahkan Riza tidak mempermasalahkan, apabila ada revisi lagi di kemudian hari. Karena hal ini bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah dan masih bisa diperbaiki kalau ada kesepakatan. Tapi kalau bahasanya sudah tidak bersahabat, tentu macet urusannya. Bahkan, Kota Payakumbuh juga mengalami kerugian.
Pihaknya serius dengan masalah tapal batas dua daerah, karena menjadi hal yang vital bagi keberlangsungan pembangunan. Dari hasil keputusan Kemendagri itu, luas wilayah Kota Payakumbuh malah telah berkurang sekitar 3 kilometer persegi.
“Pemko Payakumbuh tidak begitu ngotot, karena kami melihat lebih berharga membangun hubungan yang baik dibanding ribut batas yang tidak seberapa ini. Kami tidak marah karena kita bertetangga dan bersaudara. Masa kita sesama saudara saling memaki dan menyalahkan. Jadi tolong bahasa-bahasa yang sudah tidak lagi terlihat kesantunan, lebih baik dihindari demi hubungan baik yang perlu kita bangun. Ada satu dua yang marah-marah, saya dianggap itu lucu-lucuan saja, nggak usah dianggap dan ditanggapi,” katanya.
Apalagi, tambah Riza, anggota DPRD di Limapuluh Kota harusnya bisa lebih bijak dalam persoalan ini. Bisa urusan ini diselesaikan dengan tidak marah-marah, itu lebih baik. Anggaplah dua daerah ini masih bersaudara.
“Kita kasih contoh lagi, perbatasan Piladang-Payakumbuh ada warga yang daerahnya masuk ke kabupaten, tapi sertifikat dan IMBnya di Payakumbuh. Saya tidak persoalkan ini, karena saya anggap kita ini masih bersaudara,” pungkas Riza.
(jrm/yud)
