mjnews.id – Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Sumatera Bagian Utara resmi dilantik, Selasa (6/10/2020). Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum DPN IKPN, Prof. Bahrullah Akbar secara virtual.
Dalam kesempatan itu, Bahrullah yang juga merupakan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pengurus untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Pandemi Covid-19 pun tidak jadi alasan untuk tidak bergerak. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus tetap dijalankan,” kata Bahrullah melalui video konferensi.
Bahrullah juga mengatakan, IKPN Wilayah akan menjadi alat kelengkapan dan tulang punggung IKPN dalam melaksanakan kegiatan di daerah. Ia pun mengingatkan IPKN Wilayah untuk mensinergikan kerja sama dengan pengawas di daerah dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara.
Disebutkannya, IPKN merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan oleh BPK pada 20 Februari 2020. Di IPKN Wilayah Sumatera Bagian Utara ini meliputi empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Selain wilayah bagian utara, sebelumnya juga sudah dilakukan pelantikan pengurus IPKN Wilayah Timur dan Tengah.
Dalam pembacaan keputusan pengangkatan Pengurus IPKN Wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2020 – 2023 juga disebutkan sebagai Ketua IPKN Wilayah Aceh dijabat oleh Arif Agus, Wilayah Sumatera Utara dijabat oleh Eydu Oktain Panjaitan, Wilayah Sumatera Barat dijabat oleh Yusnadewi, Riau dijabat oleh Thomas Ipoeng dan IKPN Wilayah Kepulauan Riau dijabat oleh Widhi Widayat.
“Selamat bekerja, semoga menjalankan tugas dengan baik, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme bagi pemeriksa keuangan negara,” katanya.
Sementara itu, Ketua IPKN Wilayah Sumatera Barat, Yusnadewi usai pelantikan di auditorium BPK Perwakilan Sumbar mengatakan, dengan adanya IPKN ini ia berharap muncul sinergi yang baik antara auditor eksternal dan internal.
Dia pun bertekad untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau audit internal dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
(rel)
