 |
| Ilustrasi. Presiden Jokowi ikut menari Papua. |
mjnews.id – Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas Mandenas, meminta pemerintah intropeksi diri dan fokus terkait penanganan berbagai masalah di Papua. Salah satunya permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak pernah selesai sampai tuntas, hingga membuat masyarakat Papua geram dengan sikap pemerintah yang abai.
“Saya minta pemerintah intropeksi diri dan fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM di Papua. Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka. Hal ini merupakan respons panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak pernah selesai,” katanya, Jumat (4/12/2020).
Kemudian, ia melanjutkan pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan serta dapat diterima oleh masyarakat Papua. Kebijakan tersebut digunakan untuk selesaikan masalah Papua satu persatu mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua dan pemberdayaan orang asli Papua.
“Tuntutan rakyat Papua itu merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tidak kunjung usai di Papua. Sepanjang pemerintah mampu menunjukkan konsistensi terhadap penyelesaian masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai,” kata Yan, seperti diwartakan Republika.co.id, kemarin.
Ia menjelaskan masyarakat Papua hanya butuh keadilan, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Pemerintah jangan menutupi kejahatan dan tidak transparan terhadap berbagai masalah di Papua.
“Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini? Kalau bukan dari pemerintah lewat organisasinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Mari ajak masyarakat papua ikut berpatisipasi dalam hal apapun. Agar mereka merasakan dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah,” kata dia.
Lihat Secara Komprehensif
Sementara, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai meminta seluruh pihak untuk melihat persoalan di Papua secara lebih komprehensif dan objektif. “Menjadi pertanyaan, kenapa kami ini ribut di akhir pembiayaan Otsus (otonomi khusus)? Karena Otsus (Papua) dibiayai selama 20 tahun dan akan berakhir 2021?” katanya, saat webinar bertajuk “Otsus dan Masa Depan Papua”, Kamis (20/8).
Yorry menjelaskan, UU Otsus yang telah berlaku sejak 2001 tidak memiliki masa berlaku tertentu, tetapi pendanaan 2 persen bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan berakhir pada 2021. Menurut dia, langkah terpenting saat ini adalah seluruh pihak duduk bersama untuk mengevaluasi perjalanan otsus di Papua selama 20 tahun sebagai masukan untuk menentukan langkah ke depan yang harus dilakukan.
“Bagaimana UU Otsus dilaksanakan? Apakah sudah sesuai harapan? Ini menjadi konsensus strategis bagaimana penyelesaian Papua ke depan,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua itu.
Mantan politikus Partai Golkar itu mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan Otsus, termasuk persoalan yang mengganjal sebagai ekses politik masa lalu di Papua, tetapi tidak menutup kemajuan yang sudah dicapai. “Kami harus bisa secara realistis dan objektif memahami itu. Bahwa ada pelanggaran HAM, kejadian-kejadian proses politik masa lalu, yes,” ujarnya.
Yorrys menyebutkan Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun, termasuk menjajah Papua lebih lama lagi. Akan tetapi, tidak ada fasilitas pendidikan menengah atas, apalagi pendidikan tinggi yang bisa dirasakan masyarakat Papua selama itu.
“Pada 1962 Bung Karno mencanangkan membangun Universitas Cenderawasih. Karena Bung Karno berpikir jauh ke depan. Semua kami yang ada saat ini menikmati SDM dalam konteks NKRI. Sekarang, perguruan tinggi hampir di seluruh kabupaten ada, SMA di mana-mana. Semua ada dan semua hasil produk integrasinya Papua ke dalam NKRI,” katanya.
Selain itu, Yorrys juga menyebutkan Presiden Gus Dur sebagai sosok yang berjasa bagi masyarakat Papua, dengan mengembalikan nama Papua dari semula Irian Jaya dan mengembalikan jati diri orang Papua dengan mengangkat simbol-simbol kultur masyarakat Papua. “Itu sebagai landasan mari kami duduk bersama bicarakan Papua,” kata Yorrys.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu heboh soal Papua Barat merdeka. Papua Barat menyatakan merdeka dari Indonesia, yang dinyatakan sepihak oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Setelah Papua Barat Merdeka, Benny Wenda didaulat menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda ini merupakan tokoh gerakan kemerdekaan Papua.
Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membentuk pemerintah sementara. Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.
(*)
