mjnews.id – Komisi VII DPR RI, Senin (05/10/2020) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati secara virtual membahas sejumlah isu di sektor minyak dan gas (migas).
Salah satu yang disorot DPR dalam rapat itu adalah tentang isu adanya perbedaan harga jual solar di dalam negeri yang lebih mahal daripada harga yang diekspor Pertamina.
Untuk itu Komisi VII meminta penjelasan. “Penjelasan mengenai isu publik adanya perbedaan harga high speed diesel dalam negeri lebih mahal daripada harga yang diekspor,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno pada saat rapat, Senin (5/10/2020).
Direktur Utama PT Kilang Pertamina International (KPI) Ignatius Tallulembang memberi penjelasan soal isu tersebut. Pertama dia menjelaskan pihaknya mengeskpor karena kelebihan pasokan sementara permintaan di dalam negeri rendah.
“Jadi selama pandemi, kilang Pertamina sudah dioperasikan pada kapasitas minimum yang kita sebut sudah beroperasi pada turn down ratio 75%, minimum ya. Dengan kapasitas tersebut ternyata masih menghasilkan solar yang berlebih. Ini disebabkan karena demand solar di dalam negeri selama masa Covid ini memang sangat rendah atau menurun drastis,” ujarnya.
Hal itu menyebabkan penampungan atau storage Pertamina mencapai kapasitas maksimal. Pihaknya harus mengambil keputusan antara menyetop unit produksi atau tetap mempertahankannya dengan mengeskpor solar yang berlebih.
“Kalau kita setop (produksi) artinya kilang ini, bukan solar saja yang tidak bisa dihasilkan tetapi juga produk-produk lain yang kita sangat butuhkan, seperti gasolin, elpiji dan lain sebagainya,” sebutnya dilansir detikFinance.
Setelah melalui pertimbangan matang, pihaknya memutuskan harus menjual produk solar tersebut ke luar negeri, dengan harga yang menyesuaikan harga pasar.
“Nah mungkin itu beberapa penjelasan kenapa kita harus ekspor, dan mungkin harga (ekspor) pada saat itu karena mengikuti mekanisme pasar yang ada pada saat itu. Harganya seperti itu ya kita lepas sesuai dengan harga pasar yang ada,” tambahnya.
Pertalite Seharga Premium
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) bakal menjual Pertalite seharga Premium di seluruh Pulau Jawa. Itu merupakan program yang bertujuan untuk membuat konsumen beralih dari Premium ke Pertalite.
CEO Commercial & Trading Subholding Pertamina Mas’ud Khamid menjelaskan program tersebut sudah lebih dulu dijalankan di Bali dan Tangerang Selatan.
“Kami meluncurkan program Langit Biru, yaitu program dengan memberikan diskon Pertalite seharga Premium untuk dua bulan pertama,” kata dia dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI tersebut.
Kemudian, 2 bulan berikutnya diskon dikurangi Rp400, dan 2 bulan berikutnya diskon dikurangi lagi Rp400 sambil dilihat apakah terjadi migrasi lagi dari pengguna Pertalite ke Premium.
Nantinya, program tersebut akan dilaksanakan pula di Pulau Jawa dan Sumatera. “Ke depan nanti seiring dengan arahan dari Kementerian, kami akan masuk seluruh Jawa. Jadi Jawa-Bali akan kita geber dulu, selanjutnya akan masuk ke wilayah Sumatera yaitu Sumbar, Palembang dan seterusnya,” jelasnya.
Dia menjelaskan kriteria kota yang dipilih untuk program Langit Biru, pertama adalah kota-kota yang punya daya beli yang cukup untuk membeli BBM yang lebih tinggi. Kriteria yang kedua adalah kota-kota yang konsumsi Premiumnya masih sangat tinggi.
Pertalite seharga Premium pun tak diberikan kepada seluruh kendaraan. Ada kriteria yang ditetapkan oleh Pertamina sebagai penikmat diskon tersebut.
“Yang berhak mendapatkan Pertalite harga sama dengan Premium adalah, satu motor, seluruh motor. Ke depannya motor CC besar mungkin kami kurangi. Yang kedua adalah seluruh angkot plat kuning. Yang ketiga adalah seluruh taksi plat kuning. Nah mobil-mobil di luar itu tetap mendapatkan Pertalite harga normal,” tambahnya.
(*)
