 |
| Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Maret 2021. (antara) |
MJNews.id – Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada April 2021. Biasanya akan banyak calo CPNS yang mengiming-imingi janji surga, yakni dapat membantu lolos seleksi.
Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap praktik percaloan. Jangan sampai termakan bujuk rayu dari siapapun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyebut masih banyak calo-calo bergentayangan setiap ada penerimaan CPNS. Hal itu diungkapkan Tjahjo dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI, Rabu 24 Maret 2021.
“Pada forum yang terhormat ini kami sudah mengimbau karena setiap ada CPNS ini yang namanya pasukan calo ini bergentayangan di mana-mana. Saya kira setiap tahun ini pasti ada,” ungkap Tjahjo.
Ia menceritakan pada penerimaan CPNS 2019 lalu rumahnya pernah didatangi sejumlah orang. Mereka diarahkan para calo untuk mendatangi Tjahjo agar bisa diterima sebagai PNS dengan SK khusus. Nyatanya, pemerintah tidak pernah menerima CPNS dengan SK khusus begitu.
“Sebagai contoh saja yang penerimaan 2019 itu ada yang tega, bawa sejumlah orang lebih dari 10 pakaian putih-putih lengkap mendatangi rumah saya, ‘ini katanya Pak MenPAN mau menyerahkan SK khusus’ dan itu dikumpulkannya di hari-hari libur ya di gedung DPR ini sampai bisa ratusan orang,” ungkapnya dikutip detikcom.
Namun, untungnya para calo tersebut sudah ditindak oleh Polda Metro Jaya. Pasalnya, para calo tersebut telah membuat rugi korbannya hingga miliaran rupiah. “Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap, itu sampai puluhan miliar, itu dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya di satu jaringan ini,” katanya.
Lebih lanjut Tjahjo mengungkapkan ada beragam modus calo saat musim-musim penerimaan CPNS. Bahkan, pelakunya ada yang merupakan mantan PNS yang punya jaringan kepada penerimaan CPNS tersebut.
Akan tetapi, dipastikan Tjahjo hal-hal semacam itu tidak akan mudah lolos begitu saja. Sebab, sistem penerimaan CPNS, katanya sudah dibuat sedemikian ketatnya demi mencegah aksi-aksi curang tadi.
“Tapi untuk calo sangat sulit, modusnya macam-macam, dengan segala hormat yang ketangkap itu juga mantan PNS yang punya tapi di PANRB dan BKN sudah memperkuat rambu-rambu itulah jadi sulit untuk bermain, karena sanksinya kalau ketauan ya kita pecat kalau memang bermain,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjinarko mengatakan jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi, terlebih tanpa tes itu dapat dipastikan bohong. Sebab, penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi, baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah transparan dan akuntabel.
“Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (23 Maret 2021).
Pemerintah, dijelaskannya mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Hal itu termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara untuk soal tes disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah berupaya mencegah percaloan rekrutmen CPNS dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian. Selain itu, Kementerian PAN-RB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa. PNS yang terbukti terlibat praktik percaloan juga dipastikan akan dipecat secara tidak hormat.
Menurut Teguh, praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala. “Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” jelasnya.
“Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” tambahnya.
Sebagai informasi, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk CPNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.
(***)
