 |
| Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. |
JAKARTA, MJNews.id – Salah satu rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mencatat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sebenarnya anggaran hingga apa-apa saja yang ingin dibeli merupakan rahasia negara. “Ya, kalau soal alutsista itu sebenarnya apa yang mau dibeli, berapa anggaran, itu adalah rahasia negara,” ujarnya.
Dasco menjelaskan, mengecek berapa anggaran untuk pembaruan alutsista TNI sebenarnya mudah. Dia menyebut, Komisi I DPR tinggal bertanya ke Kemenhan atau Bappenas.
“Sebenarnya gampang ngeceknya. Wakil rakyat kita di Komisi I bisa ngecek lewat Menhan, lewat Bappenas, apa benar ada anggaran yang besar segitu atau bagaimana?” tuturnya.
Dia menegaskan, pembaruan alutsista dengan dana fantastis itu baru di tahap perencanaan. Dasco yakin Menhan Prabowo Subianto belum membeli alutsista apa pun.
“Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan, melakukan negosiasi-negosiasi supaya lebih murah sehingga apa yang disampaikan itu saya pikir musti dicek dulu kebenarannya,” sambungnya.
Sementara itu, Komisi I DPR sendiri belum menyetujui rencana tersebut. Dasco menyampaikan Komisi I DPR bakal memanggil Menhan untuk dilakukan klarifikasi.
“Ya dari DPR nanti ada waktunya. Untuk itu, Komisi I memang sengaja akan membuat rapat kepada Menhan untuk melakukan klarifikasi,” kata Dasco.
Sebelumnya, Kemenhan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Dalam rancangan perpres itu tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.
Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.
Kemudian pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.
“Renbut (perencana kebutuhan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024,” demikian bunyi rancangan perpres Alpalhankam seperti dilihat, Sabtu 29 Mei 2021.
Harus Hati-hati
Sementara, pegiat anti korupsi Sudirman Said angkat bicara terkait rencana Menteri Pertahanan mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari Rp1.700 triliun.
Menurutnya, penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia memang dibutuhkan. Namun, rencana anggaran dengan nominal luar biasa besar itu harus transparan dan dilakukan secara bijaksana serta penuh kehati-hatian (prudent).
“Sangat wajar bila para pemerhati manajemen pertahanan memberi perhatian dan terus memantau kelanjutan dari rencana tersebut. Semua pasti sepakat bahwa tentara kita harus diperkuat, tetapi tetap harus melalui kajian dan prosedur pengadaan yang hati-hati,” katanya.
Sudirman yang juga Mantan Direktur Utama PT Pindad itu menilai rencana Kementerian Pertahanan itu pasti akan mendapat perhatian publik karena nilainya luar biasa besar. Dia juga berpendapat rancangan proses pengadaannya tergolong tidak konvensional lantaran uang sebesar itu belanjanya direncanakan sampai 2024.
“Menarik untuk dikaji, bagaimana mungkin proses pengadaan berbasis rencana strategis 2020-2045 kok ditarik ke depan, seperti dipercepat harus selesai dalam empat tahun, menjadi 2024,” ujarnya.
Dia menyatakan, upaya memperkuat alutsista memang harus dilakukan terlebih setelah kejadian KRI Nanggala 402. Sebenarnya, imbuhnya, upaya penguatan alutsista terus menerus dilakukan pada setiap periode pemerintahan.
Namun, persoalan klasik yang sampai hari ini belum terpecahkan ialah keterbatasan anggaran dibandingkan kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan minimal yang pokok saja (Minimum Essential Force/MEF), kata dia, Kementerian Pertahanan masih kesulitan.
“Tentu musibah KRI Nanggala 402 memberi dorongan semangat untuk mereview keadaan alutsista kita. Yang tidak boleh adalah berbelanja secara besar-besaran, dalam waktu sesingkat-singkatnya, apalagi bila dananya utang. Belanja besar dalam waktu singkat akan memberi peluang berkurangnya prudent practice dalam manajemen pengadaan,” ucap Ketua Institut Harkat Negeri itu.
Sudirman menyampaikan, anggaran sebesar itu harus mendapat pengawasan yang ekstra ketat. Pasalnya, pengadaan alutsista berbeda dengan jenis pengadaan lain. Alutsista tidak memiliki patokan harga pasar yang bisa diawasi publik.
“Harga senjata dan alat-alat untuk pertahanan tidak seperti harga beras atau gula untuk bansos. Beras dan gula ada patokan harga pasar yang bisa dilihat oleh publik. Sementara harga alutsista tidak ada patokan dan spesifikasinya tidak dipahami masyarakat luas,” ucapnya.
“Kalau beras dan gula bansos yang harga dan kualitasnya dimengerti publik saja dikorupsi, bagaimana dengan alat-alat pertahanan. Apalagi sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada akses memeriksa pengadaan alutsista,” imbuhnya.
Menurut Sudirman, setiap ada uang dan kekuasaan maka risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi selalu terbuka. Karena itu, rencana pengadaan besar-besaran itu harus diawasi dengan ketat dan terkontrol.
Terkait kabar yang menyebutkan rencana anggaran Rp1.700 triliun itu bersumber dari hutang, Sudirman berpendapat tidak ada salahnya dengan berhutang. Hanya saja, landasannya harus dipertimbangkan secara matang-matang dan penggunaanya juga dilakukan secara hati-hati (prudent).
“Yang berbahaya adalah hutang untuk memenuhi agenda politik saat ini dengan mengorbankan generasi mendatang,atau membebani pemerintah periode mendatang. Dengan demikian setiap langkah menambah utang harus melalu pertimbangan yang matang,” ucapnya.
Ia menyarankan agar rencana pengadaan sebesar itu dikelola secara berkesinambungan dan tak mesti dikaitkan dengan periode pemerintahan seolah-olah harus selesai di 2024. Mengenai rumor rencana pengadaan itu dikait-kaitkan dengan kepentingan Pemilu di 2024 mengingat Menteri Pertahanan dijabat Prabowo Subianto, Sudirman enggan berspekulasi. Yang jelas, dia meminta semua pihak sungguh-sungguh dalam memperkuat pertahanan negara tetapi penggunaannya harus transparan.
“Sebaiknya jangan semua urusan dikaitkan dengan kalender Pemilu. Terlebih urusan pertahanan negara yang menjadi kepentingan semua pihak. Siapapun yang memerintah, partai apapun yang berkuasa, wajib membangun pertahanan negara sebaik-baiknya,” tandasnya.
(*/dtc)
