 |
| Ilustrasi. Bandara Soekarno-Hatta. |
MJNews.id – Pakar epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, menyoroti kedatangan warga negara (WN) China di RI di tengah kebijakan larangan mudik. Dicky menyebut upaya pemerintah dalam pengendalian Covid kontradiktif dan tidak konsisten.
“Ini kontradiktif dengan upaya pembatasan. Jadi ini kita kaya tidak konsisten, kasus impor itu kan berbahaya,” kata Dicky, kepada wartawan, Sabtu 8 Mei 2021.
Dicky prihatin dengan hal itu. Padahal menurutnya, kondisi kasus Corona di dunia sedang memburuk. Kedatangan WN China itu menurutnya sangat berbahaya.
“Ini prihatin saya kira, dalam situasi dunia ini yang lagi memburuk, artinya kalau memburuk ya tidak ada bedanya China mau manapun itu sama, Australia yang jauh lebih baik dari China pengendaliannya itu pun sangat berisiko,” ujarnya seperti dikutip detikcom.
Dicky mengatakan pemerintah seharusnya memperkuat pembatasan dengan tidak menerima kedatangan warga dari negara manapun. Dia menilai pemerintah juga harus berempati dengan pengorbanan masyarakat yang rela tidak mudik demi mematuhi kebijakan.
“Oleh karena itu, kita harus sangat memperkuat screening masuk ini dari manapun, dari negara manapun. Setiap negara itu pasti potensi bawa virus baru. Pintu masuk beberapa negara yang masih kita buka ini tentu berisiko sekali,” ujarnya.
“Yang juga harus diketahui tidak adanya empati institusi pemerintah. Di mana kita tau ada pembatasan di dalam negeri, masyarakat dilarang mudik, itu mereka melakukan dengan kesadaran dan ada juga pengorbanan di situ. Di sisi lain jangan sampai pemerintah melonggarkan adanya orang keluar masuk dalam situasi di dalam sedang ada pembatasan. Apalagi dari luar, kecuali dia diplomat , tapi kalau pekerja ya jangan dulu lah karena ini berisiko sekali,” lanjut Dicky.
Dia mengatakan China belum termasuk negara dengan kasus Covid terkendali. Dicky menilai potensi masuknya virus Corona varian baru akan tetap ada.
“China itu belum kategori yang terkendali, dalam potensi mereka membawa varian itu akan tetap ada. Oleh karena itu sebabnya di tengah situasi ini harus berempati, jangan sampai masyarakat merasa saya mematuhi kebijakan kok tapi di atas longgar. Jadi tidak etis, kesan empati tidak ada. Ini suatu yang memprihatinkan dan berbahaya,” ujarnya.
Sementara, epidemiolog UI Iwan Ariawan, menyarankan pemerintah untuk menutup semua pintu bagi negara lain, kecuali ada keperluan diplomatik. WNI yang pulang dari luar negeri harus dikarantina 14 hari.
“Dalam kondisi saat ini, paling baik menutup perbatasan internasional, tidak boleh ada orang asing datang kecuali untuk keperluan khusus (seperti diplomatik, kemanusiaan). Warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri harus dikarantina 14 hari dan test PCR untuk menjamin mereka tidak terinfeksi Covid-19,” ujarnya.
“Jika perbatasan internasional tidak ditutup, semua orang yang datang dari luar negeri harus dikarantina 14 hari pada lokasi yang ditunjuk dan diawasi pemerintah. Saat karantina, mereka harus di dalam kamar saja, tidak boleh keluar dari kamar. Mereka hanya boleh keluar dari karantina setelah 14 hari dan hasil pemeriksaan PCR negatif,” lanjut Iwan.
Iwan lantas mencontohkan Australia yang menutup perbatasan internasional. Sehingga saat ini Australia bisa mempertahankan transmisi lokal. “Australia melakukan kebijakan penutupan perbatasan internasional dan karantina, sampai saat ini mereka berhasil mempertahankan tidak ada transmisi lokal di populasi,” ujarnya.
Untuk Bekerja
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting menjelaskan, 157 warga negara asing (WNA) asal China yang masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu telah memenuhi prosedur aturan keimigrasian. Kedatangan mereka untuk bekerja di Tanah Air.
“Seluruh WNA telah memenuhi aturan keimigrasian dengan jenis visa dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 yaitu untuk kegiatan bekerja, bukan untuk kunjungan wisata,” kata Jhoni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 9 Mei 2021.
Hingga kini, Pemerintah Indonesia masih memberlakukan kunjungan bagi warga WNA yang ingin berkunjung ke Tanah Air dengan tujuan wisata. Bahkan, Pemerintah juga telah menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan serta visa on arrival (VoA), sejak Maret 2020 untuk mencegah lonjakan penyebaran Covid-19.
“Petugas Imigrasi tidak akan memberikan izin masuk, jika para penumpang tidak lulus pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri yang telah ditentukan oleh Satgas Penanganan Covid-19,” katanya seperti dikutip Vivanews.
Sebelum itu, Sebanyak 157 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok masuk wilayah Indonesia, menggunakan pesawat China Southern Airlines CZ387 (regular flight) dari Guangzhou tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 8 Mei 2021.
Kedatangan mereka tentunya menuai konflik di tengah masyarakat. Karena, pemerintah saat ini melarang warganya untuk mudik Lebaran Idul Fitri 2021, tapi warga negara asing (WNA) asal China itu malah berdatangan ke Indonesia.
(***)
