Kementerian PANRB juga akan mendorong adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan konflik kepentingan, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas seluruh aparat pemerintah.
Penyusunan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan bersama Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan serta sejumlah donor dan civil society.
ADVERTISEMENT
“Kolaborasi yang terjalin antara Kementerian dan lembaga non-pemerintah merupakan contoh nyata dari pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkap Rini.
Dalam diskusi panel dengan sejumlah narasumber, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyatakan pengelolaan konflik kepentingan atau conflict of interest (CoI) memiliki urgensi yang tinggi guna mewujudkan good governance.
Menurutnya, keputusan/kebijakan yang terindikasi ditetapkan dalam kondisi terdapat konflik kepentingan berpotensi menghasilkan dampak yang kualitasnya kurang baik.
“Hulu dari pencegahan korupsi salah satunya berada di regulasi yang menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak. Untuk itu pula diperlukan regulasi yang dapat mengelola konflik kepentingan agar tak berujung menjadi tindak pidana korupsi, khususnya di kalangan ASN,” ujarnya.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga memastikan pengelolaan CoI dalam Peraturan Menteri PANRB yang tengah dibahas ini dilakukan secara sistematis, mulai dari membangun dan pelaksanaan sistem CoI, pengawasan pengelolaan, serta monitoring dan evaluasi CoI.
Dalam pelaksanaan pengelolaan CoI akan dilakukan pelatihan dan konsultasi Pengelolaan CoI guna memastikan pihak-pihak yang terlibat memahami dengan baik alur pelaksanaan kebijakan tersebut.
