 |
| Suasana pertemuan Walikota Padang Panjang dengan Gubernur Sumatera Barat. (humas kominfo) |
mjnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno memberi solusi terkait PPDB Online SMA di Kota Padang Panjang, usai menerima Walikota Fadly Amran, Jumat (10/7/2020) di Padang.
Walikota sengaja menemui gubernur, karena kelangsungan pendidikan warganya menjadi tanggungjawabnya.
Menurut Fadly, persoalan kelangsungan pendidikan masyarakat Padang Panjang membuat dia berinisiatif menemui Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. “Saya tahu bahwa kewenangan SMA/SMK di provinsi, tapi ketika pakai zonasi, maka itu ada kewenangan Pemko melalui Disdiknya,” ujar Fadly.
Didatangi Walikota Padang Panjang, Gubernur Irwan Prayitno mengapresiasi atas proaktifnya Fadly Amran yang berjibaku mengadu kewenangan yang dimilikinya terkait pendidikan ini.
“Saya apresiasi Walikota Padang Panjang, yang perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang, M. Ali Tabrani mengatakan, hasil dari pertemuan itu, Gubernur memberi izin untuk menambah lokal belajar SMA di Padang Panjang sebanyak tiga kelas.
Disebutkan, tiga kelas yang ditambah untuk Kota Padang Panjang itu adalah satu kelas untuk SMAN 1 dan dua kelas untuk SMAN 2.
“Pak Gubernur memberi apresiasi kepada pak Walikota kita, atas inisiatif beliau menemui pak Gubernur secara langsung terkait kegelisahan masyarakat Padang Panjang yang merasa was was anak mereka tidak dapat sekolah,” kata Tabrani.
Untuk itu pula tambahnya, secara prinsip Gubernur sudah mengizinkan adanya tambahan kelas untuk SMA di Padang Panjang. “Nanti teknisnya kita tindaklanjuti beberapa hari ke depan. Mekanismenya tetap sistim zonasi,” jelas Tabrani yang ikut mengiringi Wako Fadly Amran ke kantor gubernur.
Tabrani berpesan kepada orang tua wali murid untuk taat kepada sistem zonasi ini.
“Jangan ada pula yang membuat surat keterangan domisili yang tidak benar, untuk mendapat anak sekolah,” katanya. (mus)
