 |
| SMAN 3 Solok Selatan, setiap tahun selalu diserbu calon didik baru, namun terganjal jarak rumah dari sekolah dan surat keterangan domisili. (hendrivon) |
mjnews.id – Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA sudah final dan telah keluar hasilnya, Senin (13/7/2020) dini hari.
SMAN 3 Solok Selatan sudah dua kali melakukan seleksi PPDB melalui daring. Calon peserta didik yang mendaftar sebanyak 164 orang, sementara kuota hanya sebanyak 129. Artinya sebanyak 34 peserta dinyatakan gagal secara aturan.
Dalam hal penerimaan PPDB, pihak sekolah tidak mempunyai hak untuk menentukan diterima tidak diterimanya calon siswa, dan itu merupakan kewenangan penuh Dinas Pendidikan Provinsi. Pihak sekolah hanya perpanjangan tangan Provinsi dengan berbagai kebijakan dan syarat dalam pelaksanaan PPDB tersebut.
Demikian Kepala SMAN 3 Solok Selatan Akmalu Rijal Putra, saat dikonfirmasi Singgalang di ruang kerjanya, Senin (13/7/2020).
Akmalu Rijal Putra menyebutkan, saat ini calon peserta didik sedang melakukan pendaftaran ulang.
“Kita berpedoman sesuai dengan edaran Gubernur Sumbar No 420/1126/Disdik-2020 tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri se-Sumbar. Ternyata, banyak surat domisili yang ditemukan palsu dan pihak sekolah segera meverifikasi ke kantor camat setempat dan meminta agar kecamatan mengeluarkan surat keterangan domisili resmi,” katanya.
Merasa Teramcam
Kepala SMAN 3 Solok Selatan, Akmalu Rijal Putra merasa tidak nyaman dan terancam oleh sejumlah oknum calon orangtua wali murid, setelah hasil penerimaan calon siswa diterbitkan oleh Dinas Provinsi.
Karena dalam penerimaan ini pihak orang tua merasa dirugikan. Ada yang memenuhi persyaratan, namun tidak diterima.
“Yang menyeleksi orang provinsi, pengumuman lingnya di Provinsi dan kewenangan pihak sekolah tidak ada terkait penerimaan. Sekolah hanya mengirim sejumlah data siswa yang mendaftar melalui daring,” katanya.
Kendala yang dihadapi kenapa ada anak-anak yang tidak lulus di SMAN 3 Solok Selatan ini, dari awal pendaftaran sudah ada kendala seperti surat berdomisili banyak ditemukan adanya keganjilan dalam surat domisili itu, seperti ada yang direkayasa.
“SMAN 3 Solok Selatan bebas dari surat keterangan berdomisili palsu,” ungkap Akmalu.
Ia sangat menyesalkan pihak kecamatan masih bisa mengeluarkan surat berdomisili hingga penutupan Minggu tengah malam tersebut. “Nah, inilah muaranya, orangtua murid kesal kepada kami,” tandasnya.
Pihak sekolah akan berkoordinasi dan melakukan verifikasi apakah ada pemalsuan surat domisili dari kecamatan.
“Saya optimis surat keterangan domisili saat pendaftaran pertama itu boleh dikatakan surat domisilinya asli. Namun saat pendaaftaran kedua banyak surat domisili itu yang diragukan,” ungkapnya lagi.
Setidaknya ada sekitar 60 orang calon peserta didik diduga surat keterangan domisilinya direkayasa, dan pihak sekolah tidak bisa membatalkan karena ini kewenangan penuh provinsi.
Salah seorang orang tua walimurid menyampaikan keluhannya kepada awak media di Padang Aro, namun dia enggan namanya ditulis.
Ia menyebut, ia berdomisili di Nagari Lubuk Gadang yang mana SMAN 3 Solsel keberadaannya juga di Kenagarian Lubuk Gadang.
Secara Zonasi, diakuinya, memang jarak rumahnya dengan sekolah di luar zonasi yang ditetapkan (3,4 Km), sedangkan domisilinya 6 Km.
Sementara sekolah terdekat dari rumahnya adalah SMAN 3 Solsel. Yang memiriskan, calon siswa yang berdomisili di luar Nagari Lubuk Gadang bahkan di luar Kec. Sangir bisa diterima di SMAN 3 Solsel ini.
“Kami ingin bertanya, dimana anak kami akan bersekolah, sedangkan pilihan untuk mendaftar hanya satu sekolah. Apakah program wajib belajar dari pemerintah tidak lagi dilaksanakan. Anak kami tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SMA),” katanya. (*/edi)
