 |
| Peserta aksi demo dari sekolah swasta di Sumbar yang merasa tak kebagian siswa karena sistem penerimaan peserta didik baru. (Ist) |
mjnews.id – Ratusan pendidik dari sekolah swasta yang mengatasnamakan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Barat menggelar aksi damai di depan kantor gubernur, Rabu (29/7/2020). Orasi dimulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian berakhir di kantor gubernur.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut pemprov untuk memberikan kesempatan pada sekolah swasta menerima murid. Karena dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan pemerintah menutup peluang swasta menerima siswa baru, sehingga mereka tak kebagian siswa lagi.
“Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri di Sumbar membunuh sekolah swasta,” ujar Alizar salah seorang perwakilan BMPS.
Dikatakannya, telah terjadi kesalahan dalam penerapan Permendikbud 2016, yang menegaskan maksimal isi dari satu rombongan belajar (rombel) 36 siswa menjadi 40 siswa.
“Mengapa empat lagi tetap diterima sistem Dapodik negeri,” ujarnya.
Dengan itu, menurutnya sejak kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke provinsi, sekolah swasta sudah dikebiri. Bahkan, keberadaan swasta sudah dilupakan.
Bahkan, katanya dengan pola penerimaan peserta didik baru, ada siswa yang sudah duduk di sekolah swasta, kemudian diterima di sekolah negeri sehingga sekolah swasta tidak ada siswa.
“Tolonglah pertimbangkan lagi kebijakan ini Pak Gubernur,” sebutnya.
 |
| Para guru sekolah swasta keluar dari Kantor Gubernur Sumbar, setelah upaya menemui gubernur tak membuahkan hasil. (rahmat) |
Sementara itu, Yong Hendri dalam orasinya menyebutkan, pihaknya bukan berdemo namun berjihad dalam dunia pendidikan. “Kita memperjuangkan hak kita secara demokrasi, ini murni perjuangan orang-orang yang berjuang di dunia pendidikan bukan bersifat politis,” katanya.
Ia menyebutkan, sekolah swasta telah dikebiri oleh pengambil kebijakan. “Karena kita juga punya visi yang sama untuk mencerdaskan bangsa,” sebutnya.
Sementara itu sekitar 10 orang perwakilan BMPS masuk ke dalam kantor gubernur untuk bertemu.
Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri berpendapat, demo yang digelar sekolah swasta tersebut dapat diterima dan dipahami. Karena hak mereka menyampaikan aspirasinya.
“Kawan-kawan sekolah swasta datang dan demo kita terima, kita pahami karena anggapan kawan-kawan swasta kebijakan ini tidak tepat. Namun, semua sudah dijalani sesuai aturan,” ungkap Adib kepada wartawan.
Dikatakannya, keinginan pendemo bertemu Gubernur. Soalnya, ini terkait kebijakan Gubernur dan mereka ingin diskusi harus dengan adanya Gubernur. Terkait tuntutan peserta aksi meminta PPDB tahap 3 dihapuskan, menurut Adib, PPDB tahap 1 dan 2 sudah ada di peraturan.
“Daya tampung sudah ditentukan. Jika tidak mendaftar di tahap 1 maka mendaftar di tahap 2. Nah, untuk yang tahap 3 ini kebijakan,” katanya.
Dijelaskannya, kebijakan yang dibuat oleh Gubernur dalam rangka dampak zonasi. Ini hanya perlu penjelasan. “Perlu kiranya bertemu Gubernur, ya tidak apa-apa akan tetapi saat ini Gubernur sedang keluar daerah,” jelasnya.
Tentang permintaan sekolah swasta, Adib mengaku bahwa telah menyampaikan ke masyarakat agar masuk ke sekolah swasta. Namun mereka beralasan bahwa masuk sekolah swasta berbiaya lebih tinggi. Artinya, kata Adib, masyarakat keberatan.
“Kita arahkan (masyarakat) ke swasta mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Jadi perlu evaluasi mungkin mutu dan kualitas perlu disikapi,” jelasnya. (eds)
