Bupati Pessel Silaturahmi dengan Seluruh Pengawas dan Kepala SMP

Pesisir Selatan, MJNews.ID – Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar melakukan silaturahmi dengan pengawas dan kepala SMP se kabupaten di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis 29 Juli 2021.

Bupati pada kesempatan itu menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

“Berbagai program telah kita siapkan untuk meningkatkan IPM salah satunya kita telah meluncurkan pendidikan gratis di daerah,” katanya.

Lanjut bupati, indeks pembangunan manusia Pesisir Selatan masih dibilang rendah berada di posisi 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Oleh karena itu, tegas bupati, pendidikan harus dikelola secara benar dan dengan proses yang menarik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM putra putri Pesisir Selatan.

“Kami tidak ingin lagi mendengar adanya anak-anak kita putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Oleh karena itu kita gulirkan pendidikan gratis,” ujarnya.

Bupati Rusma Yul Anwar juga mengajak seluruh kepala sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama memajukan pendidikan dan membangun sinergitas bersama untuk pendidikan TACELAK (tangguh, cerdas dan berakhlak).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Suhendri Zainal menyatakan bahwa pendidikan gratis di Pesisir Selatan sudah diluncurkan, artinya segala biaya/iyuran yang di pungut oleh sekolah ditiadakan. 

“Tidak dibenarkan lagi sekolah memungut iyuran sekolah kepada anak-anak didiknya dalam bentuk apapun,” katanya.

Dikatakan, pemerintah kabupaten mulai tahun ajaran baru 2021-2022 telah menggratiskan biaya pendidikan, sehingga tidak ada lagi alasan putus sekolah karena ketiadaan biaya. 

Kekurangan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini ditutupi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khusus jenjang SD dan SMP yang menjadi tanggungjawab daerah. 

Tahun ini, pemerintah kabupaten mengucurkan dana Rp 2,7 miliar, dari total Rp5.4 miliar kebutuhan per tahun. Sedangkan jika ditambah dengan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat mencapai Rp16 miliar. 

“Targetnya SMA sederajat juga kita subsidi. Kini pemerintah daerah tengah mencari skema subsidinya, karena SMA kini menjadi kewenangan provinsi,” ulasnya.